DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ribuan buruh dikabarkan akan melakukan aksi pada 14 Mei 2022 di depan Gedung DPR RI.
Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Ia mengatakan, ada ribuan buruh dari berbagai daerah akan mengikuti aksi tersebut.
“Benar, ada 50 ribuh buruh bergabung dalam aksi 14 Mei nanti dari berbagai daerah,” kata Said kepada wartawan, Senin (9/5/2022).
.
Ia menyebutkan, para buruh yang akan mengikuti aksi tersebut dari berbagai daerah di antara, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“50 ribu buruh dari berbagai daerah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan sekitarnya,” ucapnya.
Namun, lanjut Said, tiga provinsi seperti Jawa Barat, Banten dan sekitarnya akan melakukan aksi di setiap daerah mereka.
“Sedangkan provinsi di luar Jakarta akan dilakukan di daerah mereka masing-masing, dan melakukan aksi di DPRD,” ujarnya.
Menurut Said, aksi 14 Mei tersebut juga sekaligus merayakan hari buruh atau may day.
“Aksi juga sebagai bentuk perayaan may day,” ungkapnya.
Said Iqbal mengatakan, dalam aksi tersebut ada 17 tuntutan yang akan disampaikan para buruh.
Berikut 17 tuntutan yang akan disampaikan oleh para buruh:
Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja, Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll).
Kemudian, BBM, dan gas, sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;
Tolak upah murah, Hapus outsourcing, Tolak kenaikan pajak PPn, sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran,
Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan, wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria, Stop kriminalisasi petani.
Selanjutnya, biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis, angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS.
Pemberdayaan sektor informal, Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
Terakhir, Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang.
Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial jaminan makanan.
Perumahan, Pengangguran, Pendidikan, dan air bersih, dan tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. [Democrazy/pojok]
