DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepemimpinan Pemerintah Turkistan Timur di Pengasingan yang berada di Washintong DC Amerika Serikat, mengungkapkan fakta terbaru pelanggaran hak asasi manusia yang kembali terjadi dan menimpa jutaan muslim Uighur di Xinjiang, China, selama bulan suci Ramadhan.
Ramadhan Dilarang
Perdana Menteri Pemerintah Turkistan Timur di Pengasingan, Salih Hudayar, mengatakan pejabat Partai Komunis “mempermalukan” muslim di wilayah Xinjiang China dengan memaksa mereka makan daging babi atau minum minuman yang mengandung alkohol selama Bulan Ramadhan.
“Ramadhan pada dasarnya telah dilarang untuk mayoritas muslim di Turkistan Timur,” kata Hudayar dikutip dari situs breitbart.com, Selasa, 12 April 2022.
“Faktanya, sejak peluncuran resmi kampanye genosida dan penahanan massal pada tahun 2014, orang Uighur dan muslim Turki lainnya belum dapat mengambil bagian dalam Ramadhan,” lanjut Hudayar.
Masyarakat Dunia Diminta Hentikan Pelanggaran HAM
Menanggapi hal tersebut, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) meminta masyarakat dunia khususnya Indonesia untuk mendesak China agar segera menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM khususnya pada kegiatan keagamaan di Xinjiang, China.
Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, menyebut cara-cara atau bentuk perlakuan apapun yang menyebabkan terganggu bahkan terhentinya kegiatan keagamaan seseorang adalah pelanggaran hukum dan HAM.
“Di Indonesia sendiri, segala tindakan-tindakan yang bermaksud menghalangi kegiatan beribadah merupakan pelanggaran konstitusi, hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hak asasi manusia,” kata AB Solissa kepada wartawan.
“Kami rasa seluruh negara kecuali China memiliki pemahaman yang sama dengan Indonesia,” lanjutnya.
Rumah Etnis Uighur di Dunia
Turkistan Timur adalah rumah bagi sebagian besar populasi etnis Uighur di dunia, serta persentase yang signifikan dari kelompok mayoritas muslim lainnya seperti orang Kazakh dan Kirgistan.
Namun China telah mengendalikan Turkistan Timur secara resmi sebagai “Daerah Otonomi Xinjiang Uighur,” setelah Perang Dunia II.
Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok, disinyalir telah menganggap puasa selama bulan suci Ramadhan sebagai “tanda ekstremisme”.
Pandangan keliru dan dibuat-buat ini, telah menjadi kebijakan China selama bertahun-tahun yang ditetapkan ke warga negara khususnya etnis muslim Uighur.
Tercatat awal tahun 2012, pemerintah China mulai melarang pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah (termasuk mereka yang telah pensiun) untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir banyak orang Uighur yang telah dikirim ke kamp konsentrasi, hanya karena mereka sebelumnya terlibat dalam apa yang disebut 'kegiatan keagamaan ilegal' seperti shalat dan puasa selama Ramadhan.
Di beberapa daerah yang lebih konservatif seperti selatan Turkistan Timur, pemerintah China bahkan telah memaksa orang Uighur untuk minum alkohol dan mengonsumsi daging babi untuk tidak hanya mencegah mereka berpuasa tetapi juga untuk mempermalukan mereka selama bulan suci Ramadhan.
“Informasi yang kami terima, anak-anak disebut tidak diperbolehkan puasa, di sekolah mereka dipaksa makan dan minum. Di jalanan, pejabat pemerintah China dan aparat keamanan bisa memaksa warga Uighur untuk makan atau minum untuk membuktikan bahwa mereka tidak berpuasa,” kata Solissa.
Di sisin lain, bukti luas yang didokumentasikan oleh pejabat Amerika, kelompok hak asasi manusia, dan pendukung Uighur, menunjukkan bahwa Tiongkok saat ini diduga terlibat dalam genosida terhadap muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya, yang bukan anggota kelompok etnis Han yang mendominasi Tiongkok timur. [Democrazy/viva]
