DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan data pembangunan Indonesia secara makro semasa 3 presiden, yakni Presiden Jokowi, SBY, dan Soeharto.
Menurutnya pemerintahan era Jokowi berhasil membangun jalan tol lebih panjang, namun secara keseluruhan pembangunan jalan tersebut jauh lebih pendek dari 2 presiden sebelumnya.
"Faktanya, Presiden Soeharto mampu membangun jalan sepanjang 374.196 Km, kemudian Presiden SBY adalah 144.825 Km, jauh lebih panjang ketimbang Presiden Jokowi yang hanya mampu membangun jalan pendek sekali 32.492 Km," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022).
Lebih lanjut dia menjelaskan dari sisi pertumbuhan ekonomi, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Soeharto sebesar 7%.
Sementara Presiden SBY mampu mencapai rata-rata 6%. Sedangkan pada masa Presiden Jokowi pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%.
Sehingga menurutnya sangat wajar di era Presiden SBY subsidi kebutuhan pokok rakyat lebih besar.
Syarief mengungkapkan pada APBN-P 2014, Presiden SBY mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 350,3 T dan non-energi Rp 52,7 T.
Sementara era Jokowi, pada APBN 2022 subsidi energi hanya dianggarkan Rp 134 T dan non-energi Rp 72,9 T.
"Begitu pun dalam hal Income per kapita, laju kenaikan pada era Presiden Jokowi juga sangat lambat. Faktanya, jika pada 2004 pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar US$ 1181,6. Maka di akhir era Presiden SBY pada 2014 naik signifikan US$ 2349,4 menjadi US$ 3531," terangnya.
"Bandingkan dengan masa Presiden Jokowi yang hanya naik US$ 818,5 dari US$ 3531 pada 2015 menjadi US$ 4.349,5 pada 2021. Data statistik ini membuktikan bahwa tingkat kemakmuran di era Presiden SBY jauh lebih dirasakan rakyat ketimbang masa Presiden Jokowi," imbuhnya.
Bicara soal utang, Syarief menjelaskan berdasarkan data Kementerian keuangan Presiden SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,5% di tahun 2004 menjadi 24,7% pada 2014. Bahkan SBY dapat melunasi utang ke IMF.
"Bandingkan dengan Presiden Jokowi yang justru menumpuk utang yang memberatkan hingga Rp 7.014 triliun atau 40,17 % PDB pada 2022. Angka pengangguran dan kemiskinan di era Presiden Jokowi juga tidak signifikan menurunnya. Presiden SBY mampu menekan angka pengangguran 5.32% dari 11,26 % pada 2005 menjadi 5,94 % pada 2014," jelasnya.
Sementara di masa Presiden Jokowi, menurutnya angka pengangguran kembali naik menjadi 7,07 % pada 2020 dan 6,6 % pada 2021.
Di sisi lain, Presiden SBY juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 5,73% dari 16,69 % pada 2005 turun menjadi 10,96 % pada 2014.
Sementara Presiden Jokowi hanya mampu menurunkan 1,25 % menjadi 9,71 % pada 2021.
"Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya masih memiliki waktu agar dapat agar fokus bekerja mengentaskan persoalan pokok dan mendasar rakyat, seperti kenaikan harga sembako, indeks demokrasi yang menurun, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta utang negara yang semakin membengkak," jelasnya.
"Masih ada waktu untuk memperbaiki kualitas ekonomi, pengelolaan utang, sosial, dan politik kebangsaan yang bergejolak ini. Sungguh kasihan bagi rakyat dan pemerintahan berikutnya yang akan mewarisi segudang persoalan," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, sejak sejak tahun 1978 sampai 2014, alias dari era Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), panjang tol yang terbangun baru 821 km.
Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015 hingga November 2021 sudah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.556 kilometer (km).
"Jalan tol dari tahun 1978 sampai 2014 itu kita hanya punya 821 km. Tapi setelah itu dengan adanya percepatan dari Bapak Presiden dan didorong oleh koordinasi yang baik antar K/L ini kita bisa dorong selama 2015 sampai 2021 terbangun 1.500-an km," katanya dalam acara Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi, Rabu (15/12/2021). [Democrazy/dtk]
Sumber: Detik
