HUKUM POLITIK

Survei Menunjukkan Publik Makin Takut Sampaikan Pendapat, Refly Harun: Bukti Rezim Ini ‘Mulai’ Otoriter!

DEMOCRAZY.ID
April 04, 2022
0 Komentar
Beranda
HUKUM
POLITIK
Survei Menunjukkan Publik Makin Takut Sampaikan Pendapat, Refly Harun: Bukti Rezim Ini ‘Mulai’ Otoriter!

Survei Menunjukkan Publik Makin Takut Sampaikan Pendapat, Refly Harun: Bukti Rezim Ini ‘Mulai’ Otoriter!

DEMOCRAZY.ID - Hasil survey Indikator Politik Indonesia menunjukkan responden yang berjumlah 62,9 persen semakin takut menyampaikan pendapat dengan mencemaskan akan terkena UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 


Dengan adanya hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut adanya ketakutan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bukti bahwa rezim ini mulai mendekati otoriter dimana kebebasan berpandapat seolah dibatasi dengan undang-undang tertentu. 


“Ini bukti bahwa pemerintahan ini makin atau kian otoriter, jadi ini adalah warning untuk kita semua bukan malasah benci tidak benci tapi ini adalah cara kita menjaga agar negara kita tidak jatuh kepada jurang otoritarianisme, itu bahaya sekali,” kata Refly Harun, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Official, Senin 4 April 2022.


Dia mengatakan salah satu ciri negara otoriter adalah masyarakat semakin takut dan tidak nyaman ketika ingin menyampaikan kritik kepada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. 


Menurutnya ketakutan ini terjadi karena adanya intimidasi dari pihak tertetuntu terhadap para pengkritik pemerintah sehingga ketakutan menyampaikan pendapat semakin nampak.


“Saya pun enggak nyaman ketika mengkritik, kenapa? Karena sepertinya diintip kelemahannya,” paparnya. 


Lebih lanjut, dia mengatakan jika tanda-tanda otoritarianisme itu yakni pemerintah tidak ingin dikrtitik dan peran aparat hukum makin menguat membungkam para pengkritik penguasa. 


“Otoritarianisme itu ditandai dengan penguasa tidak mau dengar kritik, lalu aparat hukum itu makin menguat perannya untuk membungkam suara-suara kritis dan juga TNI itu ingin merambah dunia politik dengan menjalankan peran yang lebih signifikan,” tambahnya.


Refly Harun menyebut jika masyarakat lengah dengan keadaan sekarang maka akan menumbangkan reformasi Indonesia yang telah menumbangkan rezim otoriter orde baru yang ditopang oleh tiga kekuatan besar, yakni Abri, Birokrasi dan Golkar (ABG). 


“Golkar sekarang sudah menjadi partai politik dengan paradigma yang baru, tapi jangan lupa birokrasi dan Abri atau TNI Polri sekarang kita harus peringatkan untuk tidak main politik dan tidak menjadi bagian dari rezim yang otoriterialistik,” lanjutnya. 


Selain itu, Refly Harun mengatakan jika perlu dilakukan yudisial review terhadap UU ITE dan mengembalikannya ke tujuan semula, yakni melindungi konsumen dari informasi dan transaki elektronik. 


Menurutnya, UU ITE sekarang ini sudah tidak digunakan sebagaimana tujuan awalnya karena sekarang UU ITE lebih banyak digunakan untuk membungkam masyarakat serta membenturkan secara horizontal yang di desain oleh kekuatan negara. 


“Harus kita ajukan yudisial review terhadap UU ITE, kembalikan dia ke tujuan semula untuk melindungi konsumen dari informasi dan transaksi elektronik,” tandasnya. [Democrazy/terkini]

Penulis blog