-->

Breaking

logo

25 April 2022

Survei Charta Politika: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Terus Menurun

Survei Charta Politika: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Terus Menurun

Survei Charta Politika: Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi Terus Menurun

DEMOCRAZY.ID - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami penurunan. 


Hal ini berdasarkan hasil survei lembaga Charta Politika pada April 2022.


Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menjelaskan, pada April 2022 hanya 62,9 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.


Sementara pada Januari dan Februari 2022, angkanya secara berurutan mencapai 71,7 persen dan 65,3 persen.


"Mayoritas responden masih menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, akan tetapi tingkat kepuasan ini mengalami penurunan cukup jauh sejak Januari 2022," kata Yunarto dalam keterangan tertulis, Senin (25/4/2022). 


Ia menyebut, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. 


"Sementara tingkat kepuasan terendah di wilayah Sumatera, Kalimantan dan DKI Jakarta & Banten," ujarnya.


Responden menilai kinerja pemerintah amat mengecewakan di empat sektor yaitu ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan praktik demokrasi.


Penilaian responden mengalami penurunan tertinggi pada sektor kondisi ekonomi. Sementara bidang-bidang lainnya relatif stabil dibandingkan survei sebelumnya.


Sebagai informasi, survei Charta Politika ini dilakukan pada tanggal 10 – 17 April 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.


Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi.


Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen. 


Unit sampling primer (PSU) survei ini adalah desa atau kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 122 desa atau kelurahan yang tersebar di Indonesia. [Democrazy/ktv]