DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Perdebatan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dengan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terkait penundaan pemilu menunjukkan masih kurangnya kemampuan komunikasi sosok dengan jabatan seabrek itu.
Dalam perdebatan tersebut, LBP dinilai arogan ketika diminta mahasiswa untuk mengeluarkan bigdata yang sempat disampaikan menko dua periode itu terkait klaim perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan Pemilu 2024.
Menurut pengamat politik Jamiluddin Ritonga, dalam perdebatan LBP dengan mahasiswa UI memang tampak tidak seimbang.
Posisi LBP tampak lebih tinggi daripada mahasiswa UI.
"Posisi yang berjarak itu tentu kendali pembicaraan ada di pihak LBP. LBP terkesan lebih superior. Di lain pihak, mahasiswa UI terkesan dalam kendali ĹBP. Mahasiswa akhirnya terlihat lebih inferior," kata Jamiluddin, Rabu (13/4).
Ditambahkan Jamiluddin, dalam kondisi ketidaksetaraan, komunikasi politik cenderung berjalan searah.
Meskipun ada tanya jawab, namun komunikasi tetap berlangsung dalam kendali LBP.
"Model komunikasi politik seperti itu tentu tidak efektif. Komunikasi tetap berlangsung tapi sulit menemukan kesepahaman," imbuhnya.
LBP, lanjutnya, tampak lebih menerapkan komunikasi politik yang menonjolkan kekuasaan daripada kesetaraan.
Pendekatan komunikasi top down ini sangat tidak sesuai dengan era demokrasi.
"Karena itu, LBP sebaiknya memperbaiki pendekataan komunikasi politiknya. Ia harus memandang lawan komunikasinya setara agar terjadi dialog yang konstruktif," jelasnya.
Tanpa kesetaraan, imbuh mantan Dekan FIKOM IISIP ini, LBP tentu akan sulit berkomunikasi dengan mahasiswa.
"Kebuntuan komunikasi tentu akan membuat gap yang lebih besar antara Luhut dengan mahasiswa. Hal.itu tentu tidak sehat dalam meningkatkan demokrasi di tanah air," demikian Jamiluddin. [Democrazy/rmol]
