DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Amin Ak menduga ada yang tak beres dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait teguran kepada para menterinya soal kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM).
Amin juga menyinggung terkait kewenangan Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
"Apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi ini memperlihatkan ketidakberesan yang terjadi di pemerintahan. Rakyat bisa menilai ada ketidakharmonisan antara presiden dan para menterinya. Sebagai kepala pemerintahan, atasan dari para menteri, ini menjadi contoh buruk pola komunikasi pimpinan dan bawahan," kata Amin saat dihubungi, Kamis (7/4/2022).
Amin menjelaskan, ketidakberesan atas dasar pernyataan Jokowi yang mengaku tidak tahu-menahu soal kenaikan minyak goreng hingga menyebabkan antrean masyarakat.
Padahal, kata dia, selama rapat kerja, Menteri Perdagangan selalu menyampaikan segala keputusan atas sepengetahuan Jokowi.
Dia pun menuding ada yang berbohong antara Jokowi dan Menteri Perdagangan.
Dia juga menyebut Jokowi seharusnya bisa dengan mudah memanggil para menterinya terkait persoalan yang terjadi.
"Sebagai contoh, krisis minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan, heboh rakyat antre di mana-mana, bahkan ada yang meninggal. Masa, presiden tidak tahu dan tidak pernah mendapat laporan dari menteri-menteri terkait?
Dalam rapat resmi dengan Komisi VI, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa keputusan yang diambil Mendag atas sepengetahuan presiden. Bahkan ketika Mendag tidak menghadiri undangan rapat gabungan dengan DPR, Ia beralasan dipanggil rapat terbatas di istana. Jadi siapa yang berbohong?" ucapnya.
"Menteri itu diangkat oleh presiden menjadi pembantunya, apa sulitnya memanggil menteri atas isu-isu strategis berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Apa iya menteri berani mengambil keputusan strategis tanpa sepengetahuan presiden dan mendiamkan kasus krisis migor yang berlangsung berbulan-bulan tanpa melapor ke presiden?" lanjut dia.
Lebih lanjut, anggota DPR dapil Jawa Timur IV ini mengingatkan Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menyelesaikan persoalan.
Termasuk, kata dia, mengevaluasi atau mengganti para menterinya jika merugikan rakyat.
"Kemudian, kalau Pak Presiden merasa kebijakan menterinya salah dan diambil tanpa lapor atau konsultasi dan terbukti merugikan rakyat, ya batalkan saja kenaikan harga-harga itu. Presiden itu punya hak prerogatif dalam menjalankan pemerintahan ini.
Menteri itu tugasnya membantu. Soal reshuffle, jika betul Menteri bekerja semaunya sendiri, seperti disampaikan Presiden, maka Presiden bisa evaluasi, apalagi jika kebijakan menteri merugikan rakyat banyak," tuturnya. [Democrazy/detik]
