DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Penerapan sistem pengguna tunggal (single user) bagi konsumen yang ingin membeli bahan bakar minyak (BBM) segera diterapkan pemerintah melalui Pertamina.
Maka tak mengherankan, jika nantinya, sebagai implementasi penerapan sistem pengguna tunggal, pelat nomor kendaraan yang mengisi BBM akan dicatat.
Apa yang segera diterapkan pemerintah ini bukannya tanpa alasan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022), mengatakan penerapan kebijakan itu dilakukan guna memastikan penyaluran BBM jenis Solar dan Pertalite, bisa tepat sasaran.
Seperti diketahui, dua jenis BBM itu mendapatkan subsidi pemerintah.
"Sekarang kami sudah mulai sistem pengawasan dengan menyorot sistem plat untuk bisa di-record. Nanti bakal ketahuan kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM," ungkap Arifin Tasrif.
Ia menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai bagian dari pengawasan pendistribusian, seperti CCTV dan digitalisasi.
Sehingga seluruhnya bisa tercatat yaitu BBM yang dikirim dan yang dibeli.
Adapun bila ada penyelewengan BBM yang tercatat dalam sistem digitalisasi tersebut, maka pihak Pertamina akan segera menindaklanjuti dengan melaporkan ke penegak hukum.
"Kemarin sudah banyak ditindak oleh kepolisian dalam kasus penimbunan dan layout tangki dari 200 liter menjadi 400 liter. Bisa juga bocor di SPBU. Makanya kita coba tangani," jelas Menteri ESDM.
Harga minyak dunia tinggi
Sebelumnya, pada 18 April lalu Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengungkapkan, tingginya harga minyak dunia berpotensi membuat subsidi energi membengkak.
Pemerintah berisiko mengeluarkan dana sebesar Rp320 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
"Kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji. Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," ujar Arifin dalam keterangannya.
Saat ini harga jual BBM dan elpiji bersubsidi, sudah jauh dari harga keekonomian yang tengah melambung.
Oleh sebab itu, pemerintah harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membayar subsidi dan kompensasi ke Pertamina maupun PLN.
Arifin Tasrif pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga alokasi subsidi BBM dan elpiji tidak tergerus dan lebih tepat sasaran.
Ia menekankan, penyalahgunaan BBM subsidi akan menambah beban keuangan negara.
"Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM subsidi," tandas Menteri ESDM. [Democrazy/ktv]
