DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto merespons arahan Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Dia setuju dengan arahan Jokowi itu.
"Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. 'Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu'. Boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk," kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Bambang lantas meminta para menteri Jokowi sadar posisi. Dia menyebut arahan Jokowi menjadi peringatan.
"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," ujarnya.
Untuk diketahui, menteri yang pernah bicara penundaan pemilu adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bambang lantas dimintai tanggapan terhadap menteri-menteri tersebut apakah mereka dimaksud Jokowi. Bambang menyinggung Luhut 'prime minister'.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum. Kalau sebagai menko, ya nggak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos," ujar Bambang.
"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham. Bambang Pacul orang politik, paham. Gitu loh. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita nggak bisa berbuat apa pun," ujar Bambang. [Democrazy/detik]
