-->

Breaking

logo

07 April 2022

Senior PDIP: Posisi Pak Luhut di Kabinet Jokowi Sangat Kuat, Seperti "Prime Minister"

Senior PDIP: Posisi Pak Luhut di Kabinet Jokowi Sangat Kuat, Seperti "Prime Minister"

Senior PDIP: Posisi Pak Luhut di Kabinet Jokowi Sangat Kuat, Seperti "Prime Minister"

DEMOCRAZY.ID - Ketua Badan Pemenanganan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto menyebut, posisi politik Menko Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan di kursi Kabinet Indonesia Maju amat kuat. 


Ia menilai, kekuatan Luhut itu seperti seorang "prime minister" atau perdana menteri. 


Sebab, beberapa waktu lalu yang bersangkutan pernah menganulir keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal kembali dibuka ekspor batu bara ke negara lain.


"Kan banyak orang yang mengatakan beliau "prime minister". Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos. Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4/2022). 


Menurut dia, ketegasan Presiden Jokowi agar para menterinya tak bicara penundaan pemilu agar mengingatkan mereka untuk fokus bekerja kepada rakyat. 


"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya supaya sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah (ikutan bicara pemilu)," ujarnya. 


Ia menambahkan, seorang Presiden bersikap seperti itu merupakan sesuatu yang lumrah, karena menteri itu memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. 


"Wajar saja seorang presiden mengevaluasi menterinya keliru justru kalau seorang presiden tidak melakukan penilaian kepada para menterinya karena Pak Presiden ini adalah kepala pemerintahan," katanya. 


Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.


Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.


"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).


Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.


"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya. [Democrazy/kompas]