DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapan terkait pernyataan Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengidap sindrom megalomania.
Sependapat dengan Amien Rais, Rocky Gerung mengaku setuju jika Presiden Jokowi disebut mengidap sindrom megalomania.
Bukan tanpa alasan, Rocky Gerung mengatakan bahwa hal tersebut terlihat dari gencarnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Memang kita mesti tega mengatakan bahwa Pak Jokowi tetap megalomania dan menginginkan kekuasaannya bertambah,” kata Rocky Gerung seperti dikutip dari kanal Youtube Rocky Gerung Official pada 04 April 2022.
“Tentu sinyal itu yang dibaca dan sengaja disamarkan oleh Pak Luhut dan Menteri-menteri yang kemarin,” imbuhnya.
Rocky Gerung menilai bahwa munculnya dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga penundaan pemilu 2024 memang bersumber dari Presiden Jokowi.
Ia juga menyebut bahwa ambisi Jokowi untuk terus berkuasa terbaca dari munculnya wacana penundaan pemilu 2024.
“Kita mesti katakan dengan sengaja bahwa memang jejak ambisiusnya Pak Jokowi tidak bisa dihapus,” ujar Rocky Gerung.
Tak hanya itu saja, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu bahkan mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya memiliki mental otoriter.
Mental otoriter inilah yang membuatnya terus menggerakkan rakyat agar mendukung keinginannya dalam memperpanjang masa jabatan presiden.
“Di dalam diri Pak Jokowi ada mental otoriter, atau bahkan totaliter, karena kalau dia otoriter dia pakai aja kekerasan, selesai sudah. Tapi ini dia totaliter, dia seolah-olah menyelundupkan ambisinya dengan membujuk orang, tapi di ujungnya ada totalitarianisme,” jelasnya.
“Itu bahayanya di zaman demokrasi, ada upaya untuk membatalkan prinsip konstitusi,” tambahnya.
Melihat hal tersebut, Rocky Gerung beranggapan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki prestasi sehingga membuatnya terus berambisi melawan konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan presiden.
“Lain kalau Pak Jokowi punya prestasi, jadi yang kita halangi bukan karena Jokowi ingin menghalangi konstitusi, tapi memang dia gak punya prestasi,” ucapnya.
“Jadi dari awal dia (Jokowi) inginkan itu (penundaan pemilu), jadi kalau Pak Amien sebut megalomania, itu betulnya 112 persen,” pungkasnya. [Democrazy/kabes]
