DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyatakan bahwa gejolak wacana penundaan Pemilu 2024 telah membuat Presiden Joko Widodo harus membuat pilihan bijak dalam menggandeng gerbong politik.
Kata dia, apakah menginduk pada partai yang telah membesarkannya atau mengikuti seruan dari lingkaran kabinet yang membantunya bekerja.
Dia menguraikan, Jokowi harus mulai memilih di antara dua tokoh berpengaruh, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri atau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pasalnya, Megawati sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Sementara Luhut merupakan sosok yang sempat memunculkan wacana ini ke publik.
Saiful Anam yakin Megawati memiliki data yang lebih valid daripada Luhut.
Sebab, Megawati masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Yang bersangkutan (Megawati) pasti mendapatkan informasi yang lebih valid tentang data dan fakta mengenai efek penundaan pemilu. BRIN sebuah lembaga kredibel yang ada dan diakui Indonesia, tentunya sudah memiliki data yang valid tentang data siapa saja yang menginginkan penundaan pemilu atau tidak," ujar Saiful seperti melansir rmol.id.
Saiful melihat, Megawati sangat ragu dengan big data yang dimiliki oleh Luhut.
Sehingga, Megawati lebih memilih untuk menolak isu penundaan pemilu.
"Megawati sudah berhitung betul tentang untung rugi penundaan pemilu, termasuk efek yang ditimbulkan dari penundaan pemilu. Kita tahu Megawati pasti sudah mendengarkan dan mempertimbangkan secara matang terkait penolakan penundaan pemilu," kata Saiful.
Saat ini, sambungnya, Jokowi dihadapi dengan dua pilihan yang harus segera diambil.
Keputusan ini juga nantinya akan memberikan kepastian kepada rakyat soal isu tunda pemilu.
"Pilihannya saat ini hanya dua bagi Jokowi. Kalau ingin nama baiknya tetap terjaga dan tidak tercemar oleh adanya isu penundaan pemilu, yaitu melakukan reshuffle kepada Luhut atau putus hubungan dengan Megawati," pungkas Saiful. [Democrazy/law]
