DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto, angkat suara soal klaim jutaan orang dukung penundaan pemilu 2024 versi big data Luhut Binsar Pandjaitan.
Wiranto menunjukkan sikap kesal terkait big data Luhut Binsar Pandjaitan, lantaran klaimnya menjadi bola liar sampai sekarang.
Sebab, Wiranto memandang, mustahil akan ada amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 kalau modalnya cuma big data Luhut Binsar Pandjaitan.
Karena itu, Wiranto menantang Luhut supaya memperlihatkan big data yang selama ini digembar-gemborkan.
"Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab," kata Wiranto di kantor Wantimpres, pada Sabtu, 9 April 2022.
Tantangan itu untuk menjawab kegaduhan publik yang selama ini ingin tahu big data Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebab jika big data Luhut Binsar Pandjaitan tidak dibuktikan ke publik, maka akan menjadi perdebatan yang tak akan selesai sampai kapan pun.
Sebab itu, Wiranto meminta publik untuk meninggalkan klaim big data tersebut.
"Satu debatable yang tidak akan selesai. Ya, kita bicara rasionalitas," ujarnya.
Wiranto juga meminta semua pihak berhenti menggiring wacana perpanjangan masa presiden.
Sebab DPR dan pemerintah sudah final jadwal untuk pelaksanaan pemilu 2024.
"DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu. 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?."
Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau juga penundaan pemilu 2024 hangat diperbincangkan.
Wacana itu menjadi bola liar di kalangan elit dan memunculkan gelombang polemik berkepanjangan.
Sampai akhirnya, Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut berkomentar dengan klaim ratusan jutaan orang di media sosial setuju pada penundaan Pemilu 2024 versi big data miliknya.
Dalam klaimnya, Luhut mengatakan jutaan orang menginginkan presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya. [Democrazy/hops]
