DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Sederet bantuan langsung tunai (BLT) diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Kebijakan BLT ini justru disoroti Partai Demokrat, mereka mengungkit kritik Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta soal program BLT yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu PD Kamhar Lakumani, Jokowi pernah menolak pemberian BLT yang diinisiasi SBY.
Dia menilai kritik dan penolakan itu sebagai langkah pencitraan Jokowi di masa lalu.
"Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau tak mengerti apa yang dikomentarinya. Apalagi saat itu (menjabat Gubernur DKI) sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
Di masa lalu, Jokowi memang pernah tak sepaham dengan pemberian BLT yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013.
Alasannya, BLT hanya membuat masyarakat manja kepada pemerintah.
Dalam catatan detikcom, kala itu pemerintah SBY sedang merencanakan pemberian Balsem alias Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.
Bantuan diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM kala itu.
Secara pribadi, Jokowi yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta tak setuju dengan program Balsem sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.
"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013) silam.
"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.
Soal program bantuan langsung, Jokowi menilai kebijakan itu kurang tepat.
Pasalnya, bantuan langsung hanya memberikan pendidikan tidak baik bagi masyarakat.
Menurutnya masyarakat bisa jadi manja dengan bantuan pemerintah.
"Seharusnya, tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," tegas Jokowi.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah memang wajar saja bila Jokowi saat ini memberikan BLT meskipun pernah mengkritiknya.
Bukan masalah menelan ludah sendiri, Trubus menilai pemberian BLT saat ini justru jadi kebutuhan.
Namun, catatannya penyaluran BLT Jokowi harus lebih baik tata kelolanya dibandingkan yang dilakukan SBY.
"Iya wajar saja memang menggelontorkan BLT ini kan sekarang jadi kebutuhan, cuma seharusnya ada perbaikan tata kelolanya," ungkap Trubus, Kamis (7/4/2022).
Dia mengatakan dinamika politik seperti ini memang wajar terjadi.
Yang perlu digarisbawahi adalah saat ini pemberian BLT kepada masyarakat sudah sangat diperlukan.
"Ini memang ada perdebatan politik artinya kebijakan Pak SBY justru di-copy paste sama pak Jokowi. Itulah dinamika politik, persoalannya adalah di sisi lapangan banyak yang berubah, situasi kondisinya, cara penyalurannya," papar Trubus.
Di sisi lain, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat BLT dapat diberikan saat ada tekanan ekonomi yang memberatkan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mendorong daya beli.
Maka dari itu apabila kondisi daya beli masyarakat turun, misalnya didorong oleh pandemi COVID-19, BLT bisa jadi jalan keluar.
"Pemberian BLT harus ada konteksnya, konteksnya adalah ketika terjadi tekanan ekonomi yang berat. BLT ini fungsinya mendorong daya beli," ungkap Bhima.
Berkaca pada pernyataan Jokowi di 2013, Bhima menilai pemberian bantuan produktif justru tak akan memberikan penyelesaian bila kondisi ekonomi memang menekan daya beli masyarakat.
Bila kondisi ekonomi sudah mulai normal dan pulih, bantuan produktif baru bisa tepat diberikan.
"Bila diberikan bantuan produktif saat daya beli turun justru nggak ada penyelesaian. Ketika mulai normal baru diberikan bantuan dan pembiayaan produktif UMKM. Ini untuk tujuan penciptaan kerja lebih luas," papar Bhima.
Soal BLT sendiri, menurut Bhima bukan cuma diberlakukan di Indonesia.
Negara sebesar dan semakmur Amerika Serikat pun sempat memberikan stimulus secara tunai kepada warganya ketika ekonomi terpuruk karena COVID-19.
"Jadi BLT memang sebelumnya diragukan, sekarang bukan cuma Indonesia, AS saja berikan cek sebagai stimulus COVID-19 agar warga bisa belanja, ada juga negara berikan uang tunai," pungkas Bhima.
Seperti diketahui, sederet bantuan langsung diberikan Jokowi kepada masyarakat.
Mulai dari bantuan berbentuk sembako, hingga sederet program bantuan berbentuk uang tunai.
Yang paling baru, Jokowi memutuskan untuk memberikan BLT minyak goreng sebagai respons pemerintah pada kenaikan harga minyak goreng yang signifikan.
Jokowi juga melanjutkan program bantuan subsidi upah sebesar Rp 1 juta. [Democrazy/detik]
