DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menantang Presiden Jokowi memberi sanksi kepada menteri yang ngotot bicara soal penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, sanksi itu perlu diberikan sebagai tanda keseriusan pernyataan yang disampaikan Jokowi dalam rapat paripurna kabinet, kemarin.
Dalam kesempatan itu, Jokowi melarang menteri bicara soal penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden 3 periode.
Hidayat menilai, apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu sudah cukup tepat.
“Pernyataan Presiden @jokowi larang para Menteri bicara penundaan (Pemilu) atau perpanjangan (masajabatan Presiden) itu baik,” cuitnya di akun Twitter pribadinya, Kamis (7/4/2022).
Namun, pernyataan Jokowi itu semestinya juga diikuti dengan ketegasan, yakni pemberian sanksi.
“Tapi lebih baik lagi kalau ada langkah nyata; ditaatinya larangan itu, dan bila ada yang melanggar dengan dalih apapun, diberi sanksi,” sambungnya.
Karena itu, PKS mendesak Jokowi bisa berlaku tegas kepada para pembantu-pembatunya.
“Sebagai Bukti Keseriusan, PKS Minta @jokowi Berani Beri Sanksi Thd Menteri-menteri,” ujar Wakil Ketua MPR RI itu.
Sanksi tegas itu, sambung Hidayat, juga ditujukan kepada Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebab, ia menilai bahwa Luhut selama ini adalah yang paling getol menyuarakan wacana tersebut.
“Termasuk Thd Menko Marves LBP, Jika Tak Laksanakan Arahan Presiden Dg Tetap Ngotot Suarakan Tunda Pemilu Atau Perpanjang Masa Jabatan Presiden,” tandasnya. [Democrazy/pojok]
