-->

Breaking

logo

08 April 2022

Nekat! Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Mahasiswa di Makassar Sandera Truk

Nekat! Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Mahasiswa di Makassar Sandera Truk

Nekat! Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Mahasiswa di Makassar Sandera Truk

DEMOCRAZY.ID - Ribuan mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa. 


Para mahasiswa menyampaikan aspirasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. 


Para mahasiswa yang tergabung dari sejumlah universiras itu berunjuk rasa dengan cara menutup dua arah ruas jalan protokol. 


Kondisi itu menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. 


Pantauan wartawan, Jumat, 8 April 2022, mahasiswa menutup Jalan Urip Sumoharjo. atau tepatnya di depan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. 


Bahkan, pada pukul 16.50 Wita, mahasiswa perserta demo tampak membakar sejumlah ban bekas dan menutup jalur.


Nekat! Demo Tolak Jokowi 3 Periode, Mahasiswa di Makassar Sandera Truk

Saat demo, mahasiswa juga membentangkan sejumlah spanduk petisi tentang penolakan wacana Presiden 3 periode dan penundaan Pemilu 2024. 


Dalam spanduk itu, mereka menyoroti perpanjangan jabatan Jokowi ibarat Orde Baru jilid II. 


Kemudian, mahasiswa juga menyandera satu unit truk dan mobil bus. Mereka jadikan truk itu sebagai mimbar orasi. 


Hal ini membuat kemacetan kian parah dan tak jarang pengendara terpaksa putar arah. 


"Kami dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan periode masa jabatan Presiden Jokowi," kata Humas Aliansi Mahasiswa Muslim Indonesia, Uye dalam keterangannya.


Selain menolak Jokowi lanjut 3 periode, massa aksi juga menyinggung sejumlah masalah negara di antaranya soal kelangkaan minyak goreng. 


Selain itu, kasus kekerasan seksual, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), perampasan lahan, dan lainnya. 


"Sahkan RUU TPKS, turunkan harga BBM, hentikan perampasan lahan, hentikan monopoli minyak goreng, hentikan represifitas aparat. Tuntas pelanggaran HAM masa lalu, hentikan kenaikan pajak," ujar Uye. [Democrazy/viva]