HUKUM POLITIK

Moeldoko Perintahkan Ngabalin Bersihkan KSP Dari Segala Kasus Penipuan

DEMOCRAZY.ID
April 06, 2022
0 Komentar
Beranda
HUKUM
POLITIK
Moeldoko Perintahkan Ngabalin Bersihkan KSP Dari Segala Kasus Penipuan

Moeldoko Peirntahkan Ngabalin Bersihkan KSP Dari Segala Kasus Penipuan

DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan namanya juga dicatut dalam penipuan penawaran jabatan. 


Moeldoko menyebut ada orang yang membuat surat palsu dilengkapi tanda tangannya dan kop surat KSP.


Hal itu ia ungkap usai kasus pencatutan nama Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam kasus surat permintaan sumbangan Rp800 juta.


"Bukan hanya menimpa Pak Ngabalin, tetapi juga berapa saat yang lalu di antaranya ada yang mengatasnamakan dan pakai tanda tangan saya untuk mengundang seseorang di mana diberitakan bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi deputi," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/4).


Moeldoko meminta masyarakat waspada dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan KSP. 


Ia memastikan KSP tidak pernah meminta sumbangan ataupun jual beli jabatan.


Mantan Panglima TNI itu meminta warga yang menemukan pencatutan nama KSP untuk melapor. 


Moeldoko menyampaikan KSP menerima laporan warga 24 jam.


Terkait kasus pencatutan nama Ngabalin, Moeldoko berkata pihaknya akan menempuh jalur hukum. 


Ia menugaskan Ngabalin untuk melapor ke kepolisian.


"Saya minta Pak Ngabalin agar bisa membersihkan kantor KSP dari berbagai tipu daya, penipuan, dan pada akhirnya masyarakat dirugikan. Maka besok pagi Pak Ngabalin akan melaporkan ke Bareskrim," ujarnya.


Sebelumnya, Ngabalin juga telah membantah surat permintaan sumbangan tersebut. 


Ia mengaku akan melaporkan dugaan penipuan dan pencatutan nama ini ke polisi.


Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menerima surat permintaan sumbangan Rp800 juta. 


Surat itu dilengkapi tanda tangan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin.


Azis meragukan keaslian surat itu. Ia tak yakin Ngabalin meminta-minta untuk program KSP.


"Suratnya memang masuk, tapi saya kira kepala daerah bukan orang yang kemudian bisa dibodohi dengan hal yang demikian," kata Azis di Kota Cirebon, Selasa (5/4). [Democrazy/cnn]

Penulis blog