DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Massa aksi buruh yang tergabung dalam gerakan buruh mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.
Salah satu orator di atas mobil komando mengatakan, bahwa Jokowi sudah gagal melaksanakan tugasnya menjadi Presiden.
“Jokowi harus mundur, rakyat sudah susah kita sudah muak terhadap cara Jokowi memimpin, presiden dungu,” teriak orator.
“Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar, mundur, mundur,” sahut peserta aksi.
Ia juga menyebutkan, bahwa resmi Presiden Jokowi paling buruk daripada rezim sebelumnya.
“Lebih buruk, buruk sekali, ngurusin minyak goreng saja tidak bisa, jika ada yang mengatakan Jokowi berhasil, itu omong kosong,” teriaknya.
Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk. Salah satunya bertuliskan ‘Bubarian DPR. Kalo Setuju Sistem Omnimbus Law’.
Kemudian spanduk bertuliskan ‘Jokowi Gagal Jokowi Mundur’.
Sebelumnya, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi demonstrasi Gebrak bersama AMI bakal dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.
“Aksi massa 21 April di Gedung DPR/MPR RI dengan beberapa tuntutan yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan kebijakan aturan hukum yang merugikan rakyat,” ujar Nining kepada wartawan, Rabu (20/4).
Berikut tuntutan Gebrak dan AMI dalam aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen hari ini:
Hentikan pembahasan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.
Turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol.
Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor.
Redistribusi kekayaan nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan makan gratis untuk masyarakat).
Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran.
Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.
Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi UU Sisdiknas.
Tolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. [Democrazy/pojok]
