Breaking

logo

04 April 2022

Mahfud MD: Situasi Papua Normal Tak Ada Darurat Militer, Jangan Diperlakukan Berlebihan!

Mahfud MD: Situasi Papua Normal Tak Ada Darurat Militer, Jangan Diperlakukan Berlebihan!

Mahfud MD: Situasi Papua Normal Tak Ada Darurat Militer, Jangan Diperlakukan Berlebihan!

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tak akan menetapkan situasi darurat di Papua usai rentetan serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau OPM.


Mahfud menganggap situasi di Bumi Cendrawasih normal. 


Menurutnya, KKB alias OPM hanya bergerak di wilayah tengah Papua dengan cakupan daerah yang sempit.


"(Situasi Papua) sudah mulai ditangani, pokoknya setiap perkembangan kita analisis, nanti kita mau apakan gitu, yang penting Papua itu harus diperlakukan sebagai daerah normal. KKB itu kan ada di daerah tengah aja, daerah yang sangat sempit di tengah dan itu kita treat secara biasa-biasa aja," kata Mahfud di Masjid UGM, Sleman, Minggu (3/4).


Mahfud mengatakan para pihak yang menilai situasi Papua darurat keliru lantaran peredaran senjata ilegal di provinsi paling timur itu hanya 111 pucuk. 


Sementara, kata Mahfud, peredaran senjata api ilegal di daerah seperti Kalimantan, Maluku, Aceh, Jakarta bisa mencapai ribuan pucuk.


"Berarti kan lebih darurat, yang normal aja ribuan, di sana cuma 111. Masa kita mau berlebihan," ujarnya.


Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut tindakan kriminal di Papua yang terjadi belakangan ini kerap muncul di daerah lain. 


Peristiwa penembakan atau bahkan penyerangan dengan senjata tajam, kata Mahfud, juga terjadi di Jawa dan Sumatera.


"Orang nyembelih orang, orang nembak orang kan terjadi juga di Jawa, Sumatera, terjadi di mana-mana, orang nyembelih anaknya, orang nyembelih ibunya kan banyak," kata Mahfud.


"Nah kita menganggap kejadian seperti itu dengan perhatian khusus karena itu di Papua, lalu ada warna OPM-nya. Itu aja warnanya. Tapi kalau kriminalitasnya yang terjadi di sana terjadi juga di Jawa, di luar Papua," sambungnya.


Oleh karena itu, klaim Mahfud, pemerintah kini menggunakan pendekatan kesejahteraan guna menangani persoalan di Papua.


"Bukan pendekatan tempur. Tempur itu tetap diperlukan ketika terjadi sesuatu di luar batas dan sudah menemui keadaan tertentu. Selama tidak ya keamanan biasa," ujarnya.


Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah aparat tewas akibat penembakan yang dilakukan KKB. 


Pada 26 Maret lalu misalnya, KKB menyerang pos militer Satgas Mupe Yonif Marinir-33 di Kabupaten Nduga hingga dua prajurit marinir tewas.


Lalu pada 28 Maret, KKB menembaki Pos Koteka yang dijaga anggota Marinir di Kwareh Bawah, Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. 


Pos tersebut berlokasi 350 meter dari Bandara Kenyam. Tak ada korban jiwa dalam kontak senjata itu.


Lalu pada 30 Maret, Kelompok Kriminal Bersenjata membakar gedung SD dan SMP di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya. Ada pula guru yang menjadi korban penganiayaan.


Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengakui pihaknya melakukan pembakaran gedung sekolah. 


Sebby menjelaskan bahwa aksi dilakukan sebagai balas dendam terhadap aparat atas kematian Toni Tabuni di Nabire pada Selasa lalu (29/3).


Kemudian pada 31 Maret lalu, Sertu Eka dan istrinya yang merupakan bidan puskesmas tewas ditembak OTK pada Kamis (31/3) pagi sekitar pukul 06.15 WIT di kios milik anggota TNI tersebut, Jalan Trans Elelim Kp. Elelim Distrik Elelim, Yalimo.


Anak Prajurit TNI Sertu Eka Andrianto Hasugian turut menjadi korban dalam peristiwa penembakan orang tuanya. Jari tangannya menjadi korban penyerangan OTK. [Democrazy/cnn]