DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyetop wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Menurutnya terlihat indikasi wacana tersebut dapat memicu kemarahan publik.
“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujar La Nyalla dalam keterangan, Minggu (3/4).
Dia memaparkan, dari hasil pantauan big data DPD RI menyimpulkan bahwa tingkat kemarahan publik tercatat meningkat menjadi 12% akibat wacana penundaan Pemilu 2024 yang terus disuarakan Luhut dalam berbagai kesempatan.
“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan Pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik.
Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini, skor marah publik meningkat menjadi 12%,” terang La Nyalla.
Ia menyebut, dukungan Jokowi 3 periode yang disuarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada acara Silatnas Desa 2022 yang juga dihadiri Luhut, telah menurunkan dukungan masyarakat terhadap Jokowi 3 periode menjadi 23%.
“Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama,” terang dia.
Tingkat kemarahan publik diperkirakan bisa meningkat tajam apabila Luhut kerap menyuarakan dukungan penundaan Pemilu dan Jokowi 3 periode.
“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan Pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ”
Di sisi lain, terjadi peningkatan rasa takut masyarakat akibat persoalan ekonomi yang dihadapi seperti kenaikan harga barang pokok di bulan puasa hingga rencana kenaikan harga LPG.
“Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 Kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” tandasnya. [Democrazy/kmp]
