-->

Breaking

logo

07 April 2022

Kritik Keras Sikap Jokowi Soal Penundaan Pemilu, Ketua BEM UI: Saya Curiga Ini Hanya Ganti Aktor Saja

Kritik Keras Sikap Jokowi Soal Penundaan Pemilu, Ketua BEM UI: Saya Curiga Ini Hanya Ganti Aktor Saja

Kritik Keras Sikap Jokowi Soal Penundaan Pemilu, Ketua BEM UI: Saya Curiga Ini Hanya Ganti Aktor Saja

DEMOCRAZY.ID - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Bayu Satria Utomo, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kurang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden maupun usul penundaan Pemilu 2024.


"Kalau kita lihat sekarang wacana-wacana yang bergulir hanya dibantah atau hanya disampaikan oleh Presiden setengah-setengah gitu," kata Bayu dikutip dari channel Youtube Refly Harun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).


"Dan bahkan saya sempat baca infografis perubahan sikap dari Presiden mulai dari 2019 merasa ditampar, dijerumuskan, cari muka lalu juga di 2021 kalau nggak salah boleh-boleh saja, nah sekarang aspirasi rakyat terus juga patuh terhadap konstitusi, tapi tidak tegas menolak," sambungnya.


Selain itu, Bayu menilai, arahan yang disampaikan Presiden Jokowi agar para menterinya tidak bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden belum tegas.


Dia mengaku curiga arahan tadi hanya akal-akalan Presiden Jokowi saja untuk menggantikan aktor. 


Dia menduga nantinya ada aktor baru yang dilempar kepada partai politik atau legislatif.


"Nah saya curiga jangan-jangan ini hanya berganti aktor saja. Jangan-jangan nanti aktor-aktor dilempar kepada partai politik atau aktor-aktor dilempar kepada legislatif. Ini kan semakin bahaya," tutupnya.


Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta para menteri tidak membuat polemik di masyarakat. 


Salah satunya, soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.


"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegas Presiden Jokowi. [Democrazy/akurat]