DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Komunitas Nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Huonthalangi, Kota Gorontalo meminta elite politik lebih peka dengan beban ekonomi masyarakat yang makin berat.
Masyarakat pun makin terbebani dengan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM).
“Tolonglah, bantu rakyat dulu. Kondisi ini sangat berat, dua tahun kami begini (susah), mana sekarang minyak goreng mahal, BBM langka,” kata perwakilan nelayan Abdul Kadir, Jumat (8/4).
Dia mengatakan pemerintah, DPR, dan elite politik seharusnya lebih peka terhadap penderitaan yang dialami rakyat bawah.
Menurut dia, semua energi dan waktu yang ada lebih baik digunakan untuk bersama-sama mengatasi masalah ril masyarakat.
“Yang dibutuhkan sekarang ini subsidi minyak, bantuan langsung, bukan pemilu,” tegasnya.
Dia menilai masyarakat dirugikan jika pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Pasalnya, pemerintah dan segenap elemen bangsa akan fokus dengan persiapan pemilu, minimal satu tahun sebelum hari pemilihan.
“Sibuk kampanye, rakyat diabaikan,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Nurmin Mohamad (45).
Pemilu yang merupakan ajang partai politik berkontestasi meraih kekuasaan dipandang akan membuat kerja-kerja kenegaraan terabaikan.
Terlebih dia mendengar jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak juga berdekatan dengan pemilu.
Dia yakin akan banyak agenda pembangunan di tingkat pusat maupun daerah yang berjalan tidak maksimal.
“Bisa lupa semua sama rakyat,” imbuhnya.
Atas dasar itu, dia menyayangkan sikap dan perilaku elite politik yang terkesan mengutamakan kepentingan dirinya dengan tetap ingin membahas anggaran dan tahapan pemilu.
Alih-alih mendukung, dia dan para nelayan justru minta elite politik berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan serta menambah kuota solar subsidi.
“Bagi kami, harga-harga buat makan sehari-hari itulah yang didahulukan, kalau pemilu kan demi kepentingan mereka saja,” pungkas Nurmin.
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir di tengah masyarakat.
Pro dan kontra makin tak terelakkan seiring belum disepakatinya anggaran pemilu oleh pemerintah, DPR, dan KPU. [Democrazy/jpnn]
