DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan lagi proyek prioritas.
Namun, pembangunan itu menjadi agenda pemerintah yang superprioritas, sehingga membutuhkan kerja saman yang baik dari seluruh pihak dan instansi.
"Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun,” kata Moeldoko seperti dilansir dari Antara, Jumat (8/4/2022).
Ia menjelaskan, KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan IKN tahap pertama.
"Hasil dari evaluasi itu, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN."
"Kemudian pembangunan jalur pasokan air baku, drainase, sarana pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor kementerian koordinator dan kementerian/lembaga, hingga pembangunan sumbu kebangsaan," ujarnya.
Selain itu, di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN.
Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir.
Menurut dia, hasil monitoring dan evaluasi KSP itu akan masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap pertama, yang akan difinalisasi pada April 2022.
Rencana aksi itu, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan prioritas UU IKN, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sebagai informasi, KSP bersama kementerian/lembaga dan Otorita IKN melakukan rapat koordinasi sebagai langkah awal untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap pertama.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [Democrazy/kompastv]
