-->

Breaking

logo

05 April 2022

Jokowi Tak Tegas Sikapi Wacana Tunda Pemilu dan 3 Periode, Mahasiswa Siapkan Aksi Lebih Besar

Jokowi Tak Tegas Sikapi Wacana Tunda Pemilu dan 3 Periode, Mahasiswa Siapkan Aksi Lebih Besar

Jokowi Tak Tegas Sikapi Wacana Tunda Pemilu dan 3 Periode, Mahasiswa Siapkan Aksi Lebih Besar

DEMOCRAZY.ID - Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyerukan aksi besar-besaran karena Presiden Jokowi tak kunjung menyatakan sikap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.


AMI sebelumnya telah menggelar aksi pada Jumat (1/4) pekan lalu di Ring I Istana Negara, Jakarta, untuk menyerukan penolakan mereka terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.


Dalam aksinya tersebut para mahasiswa memberi tenggat Jokowi untuk merespons seruan mereka dalam dua hari. 


Mahasiswa meminta Jokowi memberikan pernyataan terbuka kepada publik dengan bersikap tegas menolak wacana tambah masa jabatan presiden.


"Mahasiswa memberi waktu 2 hari per tanggal 1 April 2022 saat aksi dilangsungkan. Itu artinya, kemarin adalah waktu terakhir yang dinantikan oleh mahasiswa untuk menunggu jawaban dari Presiden," mengutip rilis resmi AMI, Senin (4/4) malam.


Mahasiswa kini tengah berkonsolidasi untuk melancarkan aksi massal lanjutan sembari terus mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.


"Puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia akan turun ke jalan jika wacana ini terus dikumandangkan!" imbuhnya.


Terpisah merespons seruan mahasiswa, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah ditetapkan 14 Februari 2024. Ketetapan itu pun telah disetujui oleh Presiden Jokowi.


"Bukankah itu memberikan jawaban kepada publik bahwa ada program penetapan pelaksanaan pemilu 2024?" kata Ngabalin.


"Kalau katanya orang pintar, narasi 3 Periode dan perpanjangan berbeda, apakah mereka paham konstitusi mengatur periode masa presiden dan tidak mengatur perpanjangan?" kata Ngabalin. [Democrazy/cnn]