-->

Breaking

logo

06 April 2022

Jokowi Murka Ada Menteri Tak Punya 'Sense of Crisis' Terhadap Rakyat, Sentil Siapa Ya?

Jokowi Murka Ada Menteri Tak Punya 'Sense of Crisis' Terhadap Rakyat, Sentil Siapa Ya?

Jokowi Murka Ada Menteri Tak Punya 'Sense of Crisis' Terhadap Rakyat, Sentil Siapa Ya?

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak meluapkan kekesalannya terhadap para anggota kabinetnya, terutama ketika berbicara soal lonjakan harga barang-barang pokok dan juga energi.


Saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022), Presiden bahkan menyinggung bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para anggota kabinetnya tidak memiliki rasa empati, bahkan tidak ada rasa akan adanya krisis (sense of crisis) di tengah kesulitan rakyat saat ini.


Lantas, siapakah menteri yang disentil Jokowi tersebut?


Presiden memang tidak langsung menunjuk nama menteri yang disinggungnya itu. 


Namun, secara tidak langsung Jokowi kecewa atas kehebohan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax (RON 92) di masyarakat per 1 April 2022 lalu.


Menurutnya, sudah seharusnya menteri yang berwenang atas harga BBM memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat terkait mengapa pemerintah harus menaikkan harga BBM, sehingga masyarakat paham dan tidak menimbulkan kehebohan di publik.


Seperti diketahui, menteri yang berwenang mengurus masalah minyak dan energi di Indonesia yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.


"Pertamax, Menteri tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati, kenapa Pertamax naik, diceritain dong, ada empati kita, enggak ada? Yang berkaitan dengan energi gak ada (empati). Itu yang namanya memiliki sense of crisis?" tutur Jokowi.


Jokowi menjelaskan, di tengah situasi geopolitik internasional dan ekonomi global yang bergejolak, ini juga tidak mudah bagi Indonesia, baik dari sisi fiskal maupun moneter. 


Begitu juga dengan kenaikan inflasi yang menurutnya tak akan terhindarkan. 


Kondisi ini terjadi di setiap negara, mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Turki.


"Kita semua tahu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang. Saya kira sisi baik fiskal kita, moneter kita, sangat dipengaruhi oleh ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya yang berkaitan dengan kenaikan inflasi hampir di semua negara," jelasnya.


"Kesadaran ini harus kita miliki dan dampak itu dirasakan betul oleh masyarakat saat kita turun ke bawah," ucapnya.


Dia menyebut, inflasi di Amerika Serikat misalnya, kini sudah di angka 7,9% yang biasanya di bawah 1%. 


Lalu, inflasi Uni Eropa mencapai 7,5% dari biasanya di sekitar 1%, begitu juga dengan Turki yang menembus 54%.


"Angka-angka seperti ini akan membawa kita yang saya kira sudah kita tahan-tahan agar tidak terjadi kenaikan (harga), tetapi saya kira situasinya memang tidak memungkinkan," lanjutnya.


Jokowi menegaskan, tidak mungkin Indonesia tidak menaikkan harga BBM, terutama bensin non subsidi seperti Pertamax.


"Gak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, gak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) Pertamax," tegasnya.


Oleh karena itu, Jokowi pun mengimbau agar para anggota kabinetnya memiliki kewaspadaan tinggi dan setiap minggu harus dihitung bagaimana harga gas, harga energi, dan juga harga pangan.


"Dua hal ini yang menjadi sangat-sangat penting sekali untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan," imbaunya.


"Dan sekali lagi, selain rakyat, hampir di semua negara sudah mengalami ini, masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan."


"Barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati utamanya masalah ketersediaan, pasokan, dua hal tadi pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran," tegasnya.


Dengan kondisi tersebut, maka Presiden pun meminta agar semua menteri di kabinetnya mengambil kebijakan yang tepat. 


Setiap sikap, kebijakan dan pernyataan yang dibuat menurutnya harus berlandaskan rasa atas adanya krisis (sense of crisis) dan juga harus sensitif terhadap kesulitan rakyat.


"Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat."


"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, nggak melakukan apa-apa," tegasnya. [Democrazy/cnbc]