DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat.
Jamiluddin mengatakan kalau BLT minyak goreng sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan seharusnya tidak perlu ada.
Menurutnya, BLT ini justru membuktikan kalau pemerintah tak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng.
Bahkan, ini merupakan bentuk kekalahan pemerintah terhadap mafia minyak goreng yang menjadi dalang atas kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok tersebut.
"Sungguh ironis bila negara kalah dengan mafia minyak goreng. Hal ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka," kata Jamiluddin, Senin, 4 April 2022.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu pun menuntut pemerintah segera mengungkap dalang penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Lebih dari itu, pihak-pihak yang juga menjadi penyebab harus ditangkap dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
"Karena itu, pemerintah harus segera mengungkap penyebab langkah dan mahalnya minyak goreng. Pemerintah harus segera menangkap dan memproses semua pihak yang menyebabkan langkah dan mahalnya minyak goreng," lanjutnya.
Jamiluddin meyakini bahwa cara tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk memulihkan kembali kewibaan pemerintah di mata masyarakat.
"Hanya dengan cara itu pemerintah dapat memulihkan wibawanya. Pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional," tegasnya.
Selain itu, cara pemerintah memberikan bantuan minyak goreng ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi keuangan Indonesia yang tengah gelagapan akibat hutang negara yang semakin menggunung.
"Jadi, pemerintah mengeluarkan BLT hanya karena tak mampu mengatasi mafia minyak goreng. Padahal, negara sedang kesulitan keuangan dengan makin besarnya hutang negara," katanya.
Maka, Jamiluddin mengklaim bahwa langkah pemerintah tersebut tidaklah tepat karena tidak mampu melihat agar masalah yang terjadi sehingga berujung menyusahkan masyarakat.
"Karena itu, pemberian BLT tidak menyelesaikan persoalan mafia minyak goreng yang telah membuat susah emak-emak. Pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia. Hanya dengan begitu, persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi," ucap Jamiluddin. [Democrazy/hops]
