Breaking

logo

28 April 2022

Jokowi Akui Pemerintah 'Gagal' Buat Kebijakan Atasi Masalah Minyak Goreng

Jokowi Akui Pemerintah 'Gagal' Buat Kebijakan Atasi Masalah Minyak Goreng

Jokowi Akui Pemerintah 'Gagal' Buat Kebijakan Atasi Masalah Minyak Goreng

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa beberapa kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan hingga mahalnya minyak goreng di masyarakat gagal.


Jokowi mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini belum efektif untuk menyelesaikan masalah.


Meski pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan, namun hingga saat ini masalah minyak goreng tak kunjung terselesaikan.


“Saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi, sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada 28 April 2022.


Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.


Presiden Jokowi menyampaikan alasan pemerintah untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng yaitu demi ketersediaan stok di dalam negeri.


“Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama, ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan,” ujar Presiden Jokowi.


“Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng,” imbuhnya.


Menurut Presiden Jokowi, larangan ekspor minyak goreng ini berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat.


Meski kebijakan larangan ekspor ini nantinya dapat menimbulkan dampak negatif, yakni mengurangi potensi hasil panen petani sawit.


Namun Presiden Jokowi menyebut bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah.


“Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat,” terangnya.


Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat akan minyak goreng sebenarnya dapat dengan mudah terpenuhi.


Terlebih, kapasitas produksi bahan baku minyak goreng jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri.


Oleh sebab itu, Presiden Jokowi berjanji bahwa kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini akan dicabut apabila kebutuhan dalam negeri terpenuhi. [Democrazy/kabes]