DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Andai Presiden Joko Widodo peka terhadap penderita rakyat, menteri atau pejabat yang bikin gaduh dengan wacana penundaan Pemilu 2024 atau tiga periode jabatan presiden seharusnya sudah dipecat.
Termasuk mencopot menteri yang tidak mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, rencana demonstrasi mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hari ini, Senin (11/4) di DPR RI, Jakarta disebabkan oleh hal-hal substantif yang tidak mampu dicari jalan keluarnya oleh pemerintah.
"Misalnya soal mahalnya harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan naiknya harga Pertamax," ujar Saiful, Senin pagi (11/4).
Selain itu, juga dikarenakan adanya berbagai isu liar yang berasal dari lingkungan Istana sendiri.
Yaitu terkait beredarnya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Fakta dan isu itulah yang menyebabkan kemarahan publik dan mahasiswa, terlebih dalam situasi sulit pascapandemi yang justru semakin menambah penderitaan rakyat," tutur Saiful.
Saiful menilai, pemerintah tidak peka dan malah seperti mengusik kegundahan mahasiswa di tengah situasi serbasulit.
Sehingga, tidak ada pilihan lain selain demonstrasi.
"Ini kan seperti membangunkan macan (tidur) di siang bolong, di mana mestinya pemerintah mendinginkan situasi publik, namun disuguhkan oleh adanya isu-isu liar seputar penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden," tegasnya.
"Kalau Jokowi peka terhadap penderitaan dan aspirasi publik, mestinya mencopot menteri yang tidak kompeten atau menteri dan pejabat lainnya yang dengan sengaja memunculkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan publik," pungkas Saiful. [Democrazy/rmol]
