DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sinyal kemunduran demokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rocky menilai saat ini lazim muncul praktik pembungkaman maupun politik pecah belah untuk melindungi kekuasaan.
Tak hanya partai politik yang dipecah belah, masyarakat sipil pun saat ini tercerai-berai sehingga sulit bersatu memerangi kezaliman penguasa.
“Pemerintahan Presiden Jokowi berusaha kuasai parpol, memecah belah partai dari dalam. PPP pecah, Golkar pecah, masyarakat sipil pun dipecah belah,” ujar Rocky dalam video YouTube terbaru di Rocky Gerung Official yang diunggah Jumat (1/4/2022).
Terkini, Rocky menyebut kepala desa pun dipecah belah setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) versi Surtawijaya hendak mendeklarasikan Presiden Jokowi tiga periode.
Padahal Apdesi versi Surtawijaya tidak memiliki SK Kemenkum HAM.
Kepengurusan Apdesi yang sah kini berada di tangan Arifin Abdul Majid.
Rocky menilai apa yang dilakukan Apdesi versi Surta Wijaya dengan politik praktisnya sangat membahayakan.
“Rezim kini mengumpankan perpecahan sampai tingkat desa. Hiruk pikuk seolah ada demokrasi, tapi sebenarnya demokrasi sedang dirusak,” kata filsuf jebolan Universitas Indonesia tersebut.
Rocky Gerung menilai pemerintahan Jokowi saat ini yang terburuk dalam memelihara demokrasi sejak lengsernya Soeharto.
Hal itu, imbuhnya, terlihat dari indeks demokrasi yang dikeluarkan sejumlah peneliti asing.
Menurut Rocky, pemerintahan Jokowi tidak memiliki semangat untuk merawat demokrasi.
Padahal, Indonesia memerlukan hal tersebut agar pembangunan tumbuh secara berkeadilan.
“Jika ada yang bilang Jokowi sukses bangun demokrasi, kacau sekali datanya. Jokowi datang demokrasi sudah ada. Kita di era kemunduran demokrasi yang berlangsung secara sistematis, sudah dirancang. Isu tiga periode adalah puncak kekacauan, terorisme demokrasi. Itulah fakta yang ditulis oleh para peneliti,” kata lelaki asal Manado ini.
Lebih jauh, Rocky menilai peran partai politik sebagai garda depan penjaga demokrasi kini tak terlihat.
Parpol, imbuhnya, justru masuk dalam orkestrasi otoritarianisme dengan mengusulkan perpanjangan masa jabatan hingga mengubah konstitusi soal masa jabatan presiden.
Dia menyindir figur seperti pemimpin PKB, Muhaimin Iskandar, yang justru memberi angin segar agar Jokowi berkuasa lebih lama lagi.
“PKB lahir zaman Gus Dur itu basisnya demokrasi, sekarang berantakan. PKB akan berakhir sebagai partai perusak demokrasi,” ujar Rocky Gerung. [Democrazy/suara]
