-->

Breaking

logo

01 April 2022

Investor IKN Mundur, Faisal Basri: Proyek Bermasalah dan Mangkrak Ciri Khas Jokowi!

Investor IKN Mundur, Faisal Basri: Proyek Bermasalah dan Mangkrak Ciri Khas Jokowi!

Investor IKN Mundur, Faisal Basri: Proyek Bermasalah dan Mangkrak Ciri Khas Jokowi!

DEMOCRAZY.ID - Ekonom dan Politikus Indonesia, Faisal Basri buka suara terkait mundurnya investor Ibu Kota Negara (IKN) yang berpotensi mengakibatkan mangkraknya proyek IKN. 


Menurutnya proyek bermasalah dan mangkrak adalah ciri khas dari Presiden Joko Widodo. 


Dia mengatakan permasalahan pendanaan IKN mengalami masalah karena adanya ketimpangan yang menurutnya terjadi karena tidak ada kejelasan dari pemerintah. 


Faisal Basri kemudian menjelaskan awal mula dari ketidak jelasan ini yakni tidak didasari dengan perencanaan yang matang antara proyek dan perencanaan keuangan sehingga rentan menimbulkan permasalahan yang tak terduga.


Selain itu, Faisal Basri juga menyinggung mengenai pemindahan IKN yang menurutnya tidak ada sesuatu hal yang darurat sehingga harus memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. 


“Tidak ada perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan, tidak ada,” kata Faisal Basri, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Official, dengan judul Investor IKN Mundur, Faisal Basri: Proyek Bermasalah dan Mangkrak Ciri Khas Jokowi, Jumat 1 April 2022.


Munurut penuturan Faisal Basri, mangkraknya suatu proyek selama kepemimpinan Jokowi adalah salah satu ciri khas kepemimpinannya. 


Terbukti dengan mangkraknya beberapa proyek sebelumnya seperti proyek kereta cepat, jalan tol Trans Sumatera dan sekarang proyek IKN terancam mangkrak. 


“Dan ini ciri khas pak Jokowi yang menghasilkan proyek-proyek bermasalah bahkan mangkrak dimulai dari kereta cepat, kemudian jalan tol trans Sumatera itu impin pak Jokowi adalah sampai 2024, 2700 kilo meter jalan tol Trans Sumatera, ya itu mimpi yang tidak berdasar,” kata Faisal Basri. 


Bukan hanya itu, Faisal Basri juga menyinggung soal APBN yang rencananya akan diberikan untuk ibu kota baru yang menurut Faisal Basri belum sah secara undang-undang tapi telah disetujui oleh DPR.


“ini belum ada undang-undangnya APBN sudah mengeluarkan untuk ibu kota baru, belum ada landasannya tapi diketok juga oleh DPR,” tambahnya. 


Sebagai informasi, Faisal Basri juga membeberkan keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini yang cenderung melambat di era pemerintahan Jokowi. 


Pendapatan nasional perkapita rakyat Indonesia juga terus mengalami penurunan dan turun kelas dari negara berpendapatan menengah atas kembali menjadi negara berpendapatan menengah bawah. [Democrazy/terkini]