Breaking

logo

30 April 2022

Infrastruktur Yang Dibiayai Utang Bantu Mudik Jadi Gampang

Infrastruktur Yang Dibiayai Utang Bantu Mudik Jadi Gampang

Infrastruktur Yang Dibiayai Utang Bantu Mudik Jadi Gampang

DEMOCRAZY.ID - Idul Fitri 1443 H kali ini berbeda dengan dua tahun teakhir. 


Pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali membuat mudik tahun 2022 kali ini ditunggu-tunggu dan disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh masyarakat.


Tingginya antusias mudik masyarakat tersebut tentu akan mewarnai jalur mudik di berbagai titik dan berpotensi membuat arus lalu lintas menjadi padat, khususnya di salah satu infrastruktur yang telah dibangun pemerintah.


Namun tahukah Anda kalau banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah lewat Utang Luar Negeri (ULN) menjadi sarana dan prasarana mendukung aktivitas masyarakat, khususnya dalam hajatan mudik 2022. Contohnya Jembatan Suramadu.


Infrastruktur ini sudah dibangun sejak 12 tahun lalu dengan panjang 5,4 kilometer dan mampu menopang beban sekitar 16.000 kendaraan bermotor yang melintas.


Melansir dari akun Instagram dan Twitter resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan@DJPPRkemenkeu,jembatan yang dirancang sanggup bertahan hingga sekitar 100 tahun itu dibiayai pinjaman luar negeri CEXIM-China senilai US$ 160,20 juta dan US$ 68,93 juta (aditional loan).


Melalui pinjaman tersebut, jembatan Suramadu telah menjadi solusi dari persoalan utama, yaitu kebutuhan sarana transportasi dari Pulau Jawa ke Pulau Madura, yang hingga kini terus dimanfaatkan dan mampu membangkitkan ekonomi secara luas.


Hal tersebut dirasakan betul oleh Jakfar. Lelaki kelahiran Bangkalan yang merantau ke Jakarta sekitar tahun 2000 itu merasakan betul manfaat kehadiran Jembatan Suramadu.


"Manfaatnya besar, apalagi setelah pemerintah menggratiskan akses tol menjadi jalan umum. Pada saat masih bayar itu selalu macet, karena ada antrean, sekarang sudah tidak," kata Jakfar, Jumat (29/4/2022).


Ia mengaku Idul Fitri tahun ini benar-benar dimanfaatkan untuknya bisa mudik dan berkumpul dengan sanak saudara. 


Terlebih dengan dilonggarkannya aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditujukan demi menekan penyebaran Covid-19 membuat ia senang bisa mudik tahun ini.


"Senang sekali, karena sudah dua tahun tidak pulang dan akhirnya bisa melihat dan lewat Jembatan Suramadu," tutur Jakfar.


Selain Jembatan Suramadu, pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi dan memudahkan aktivitas masyarakat lewat ULN ada Jalan Tol Medan-Kualanamu Sumatera Utara. 


Pinjaman untuk pembangunan jalan Tol ini mencapai US$ 122,43 juta ke CEXIM-China.


Pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu sepanjang 14,55 kilometer dalam rangka meningkatkan fasilitas penyelenggaraan jalan dan mendukung pertumbuhan serta penyerapan perekonomian.


Adapun beberapa pembangunan lain yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri, mengutip data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di antaranya ada Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Waduk Jatigede Sumedang Jawa Barat, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara dan lain-lain.


"Setiap utang yang ditarik pemerintah baik melalui SBN dan pinjaman selalu diarahkan untuk belanja produktif untuk peningkatan kemampuan ekonomi seperti bangun jalan di daerah supaya akses daerah lebih mudah," tukas Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman.


Hal yang juga menarik perhatian adalah dalam empat bulan terakhir hingga Februari 2022, ULN pemerintah terus menunjukkkan tren penurunan. 


Per Febuari 2022, ULN Pemerintah tercatat senilai US$ 201,06 miliar. 


Secara year on year ULN pemerintah pada akhir Februari 2022 menurun sebesar 3,9%. 


Hal ini memang sedikit meningkat bila dibanding bulan sebelumnya yang turun hingga 5,4% yoy. 


Namun tren penurunan ini cukup menunjukkan ULN Pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur dan berhati-hati


Pengamat Ekonomi dari Binus, Doddy Arifianto mengatakan, mencari pinjaman menjadi hal yang wajar bagi negara berkembang seperti Indonesia. 


Sebab tingkat konsumsi negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya.


"Jadi kalau tanpa utang juga rasanya aneh. Yang penting kita jaga rasio utang ini berada dalam level yang managable, bisa kita bayar," jelasnya. [Democrazy/cnbc]