DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menilai, acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai unjuk kekuatan baru oleh para pihak pengusul perpanjangan masa jabatan presiden.
Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut sejumlah manuver dalam gerakan tersebut sebagai terorisme konstitusi.
Dia mengkritik Presiden Joko Widodo karena diam dan malah terkesan main dua kaki merespons wacana itu.
"Gerakan 'terorisme konstitusi' ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas malah terkesan bermain dua kaki," kata dia, Kamis (31/3).
Kamhar menjelaskan, acara Silatnas Apdesi yang belakangan ramai karena seruan Jokowi tiga periode, dianggap sebagai cara lain dari para pihak pengusung wacana tersebut.
Dia mencatat, hingga kini setidaknya ada dua skenario yang telah digunakan untuk memperpanjang masa jabatan.
Pertama, masa jabatan presiden ditambah hingga tiga periode dengan pelaksanaan pemilu tetap sekali dalam lima tahun.
Menurut Kamhar, wacana itu telah bergulir sejak 2019 pasca Pilpres.
Kedua, Pemilu ditunda namun masa jabatan Presiden ditambah tiga tahun, yang belum lama diusulkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
"Ini menjadi semacam show of force jika sebelumnya gagal menggunakan beberapa Ketua Umum Parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini," kata dia.
Setelah mandek dengan dua manuver awal, Kamhar menilai kini para pengusung wacana perpanjangan masa jabatan presiden masuk lewat Apdesi.
Kabarnya, ucap dia, mereka juga akan menggunakan perangkat di tingkat kabupaten dan kota.
"Saat ini masuk melalui asosiasi pemerintah desa dan mulai beredar pula informasi akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk menggolkan agenda ini," ucap dia.
Presiden Jokowi telah angkat suara merespons seruan Apdesi agar dirinya lanjut tiga periode.
Menurut Jokowi, semua pihak tetap harus patuh terhadap konstitusi terkait dukungan untuk menjabat tiga periode.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi," kata Jokowi melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Rabu (30/3). [Democrazy/cnn]
