-->

Breaking

logo

08 April 2022

Demokrat Sindir Jokowi: Semprot Sana-Sini Tanpa Ada Perubahan Dirasakan Rakyat, Buat Apa?

Demokrat Sindir Jokowi: Semprot Sana-Sini Tanpa Ada Perubahan Dirasakan Rakyat, Buat Apa?

Demokrat Sindir Jokowi: Semprot-Sana Sini Tanpa Ada Perubahan Dirasakan Rakyat, Buat Apa?

DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyindir Presiden Jokowi marah larang menteri bicara penundaan Pemilu 2024.


Menurutnya, rakyat tidak butuh sensasi yang memantik kegaduhan terkait teguran Presiden Jokowi kepada menteri untuk tidak lagi menyuarakan wacana penundaan pemilu.


Menurut koordinator jurubicara Partai Demokrat ini, yang rakyat Indonesia butuhkan adalah perubahan dan perbaikan kinerja dari pemerintahan Jokowi.


Dengan demikian, rakyat pun akan nyata menerima dampak dalam kehidupan sehari-hari.


“Rakyat butuh minyak goreng dan bahan pokok tersedia, dengan harga terjangkau,” tutur Herzaky, Kamis (7/4/2022).


Herzaky menilai, sikap Jokowi yang marah-marah sekalipun tidak akan ada gunanya.


Yang diinginkan rakyat adalah, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan harga-harga yang tidak melonjak.


“Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa?” sindir Herzaky.


Herzaky juga menyinggung Jokowi larang menteri bicara penundaan pemilu.


Menurutnya, itu bisa dimaknai rakyat sebagai tindakan cuci tangan atas permasalahan dan ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memastikan sembako dan BBM tersedia dengan harga terjangkau untuk rakyat.


“Seakan-akan menteri terkait yang tidak becus dan yang seharusnya bertanggung jawab,” kata Herzaky.


Padahal, sambung dia, Presiden Jokowi sendiri yang menegaskan, tidak ada visi misi menteri, yang ada, visi misi presiden.


Semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab presiden.


“Menteri hanya pelaksana, pembantu presiden,” tegasnya.


Semestinya, jika memang dirasa para pembantu presiden itu sudah tidak bisa melaksanakan visi misi presiden dan menunjukkan kinerja yang diharapkan, maka harus dilakukan penggantian.


“Mengapa Presiden tidak menggantinya saja dengan sosok lain yang diyakini lebih mampu? Bukan malah mengumbar kemarahan ke publik,” tandas Herzaky. [Democrazy/pojok]