DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Cirebon melakukan demo tolak Jokowi 3 periode pada Kamis, 7 April 2022 siang.
Para mahasiswa dan petugas kepolisian terlibat aksi saling dorong di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.
Dalam demo tersebut, mereka memberi tuntutan menolak perpanjangan 3 Periode Jokowi, juga tolak penundaan Pemilu 2024.
Kemudian menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), stabilkan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dan tolak RUU Ibu Kota Negara (IKN).
Dari hasil pantauan, mahasiswa memulai aksi demo tolak Jokowi 3 periode dari Kampus I Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) di Jl Pemuda.
Aksi dilanjutkan dengan berjalan kaki dan orasi di simpang empat Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon.
Saat tiba di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, mahasiswa terus menyuarakan tuntutan mereka. Mereka juga menyanyikan yel yel agar tidak terprovokasi.
Sementara itu, barikade polisi sudah siap mengamankan lokasi.
Demo tolak Jokowi 3 periode itu kemudian sempat ricuh ketika massa terus mendesak di depan Gedung DPRD Kota Cirebon namun dihalangi oleh barikade polisi.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi pun tak terhindarkan.
Beruntung situasi yang sempat memanas itu segera dapat dikendalikan. Petugas yang mengamankan lokasi berhasil menenangkan emosi massa.
Sementara itu dari barisan para demonstran, sejumlah mahasiswa berusaha menenangkan rekan-rekannya.
Juru Bicara Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Cirebon Menggugat, Andito Galih mengatakan, salah satu mahasiswa mengalami luka memar di pelipis saat terjadi gesekan dengan aparat.
“Keterangan dari yang bersangkutan, ketika terjadi gesekan ditarik ke dalam gedung. Pihak kepolisian wajib mengutamakan asas praduga tak bersalah. Sehingga tidak bisa melakukan penangkapan sewenang-wenang,” kata Andito, Kamis, 7 April 2022.
Andito mengaku, mahasiswa sangat kecewa dengan DPRD Kota Cirebon. Pasalnya, mereka sudah berkirim surat pemberitahuan pada tanggal 6, April 2022.
Artinya, pimpinan DPRD sudah tahu bahwa akan ada aksi unjuk rasa. Tetapi saat aksi dilaksanakan, justru tidak ada orang.
“Kami kecewa dengan DPRD. Mahasiswa akan datang dengan eskalasi massa yang lebih besar. Kami juga akan melakukan visum dan membuat laporan,” tandasnya. [Democrazy/fin]
