DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional.
Dengan begitu, sudah beberapa jabatan yang kini diemban oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada arti di balik terpilihnya lagi Luhut untuk mengemban jabatan oleh Jokowi.
Dia menyebut ini semakin menguatkan Luhut sebagai 'prime minister' di pemerintahan Jokowi.
"Ini makin menebalkan julukan LBP sebagai 'prime minister' yang sering jadi pergunjingan publik. Posisi dan perannya sangat terlihat powerful. Terutama untuk sesuatu yang dinilai genting dan penting di negara ini," kata Adi saat dihubungi, Sabtu (9/4/2022).
Lebih lanjut Adi menyebut sebetulnya terpilihnya lagi Luhut baik untuk mempercepat keinginan Jokowi.
Namun, di sisi lain, kata dia, ini semakin mengesankan Jokowi menganggap menteri lainnya tidak bisa diandalkan.
"Posisi LBP yang powerful ini satu sisi bagus untuk mengakselerasi keinginan Presiden, tapi pada saat bersamaan mengesankan menteri Jokowi lainnya tak bisa diandalkan dan gagal mengemban amanat Presiden. Hanya LBP yang bisa diandalkan. Sudah banyak contohnya. Sudah jadi rahasia umum, seakan menteri yang lainnya sebatas mengakomodasi kepentingan politik," ucapnya.
Adi juga menilai penunjukan kembali Luhut mengisi jabatan menunjukkan Jokowi nyaman dengan Luhut.
Dia juga menyebut seharusnya Jokowi tidak perlu memiliki banyak menteri, cukup Luhut yang mengurus banyak hal.
"Jokowi terlihat hanya percaya pada LBP untuk mengurus banyak hal. Tak heran kalau kemudian publik melihat LBP the one and only menteri andalan Jokowi. Sebutan publik buat LBP begitu banyak, mulai prime minister hingga menteri segala urusan. Faktanya memang begitu. Jokowi sepertinya nyaman kalau LBP yang urus banyak hal di negara ini," jelasnya.
"Praduga tak baiknya ada kesan menteri lainnya tak bisa diandalkan. Kalau begini ceritanya, mestinya Kabinet Indonesia Maju tak perlu banyak menteri. Cukup ada 10-15 menteri duplikasi LBP yang bisa urus banyak hal," lanjut dia. [Democrazy/cnn]
