DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Budayawan Muhammad Ainun Nadjib alias Cak Nun menyinggung soal kepemimpinan nasional saat ceramah di Masjid At-Taufiq, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Minggu (11/4) malam.
Cak Nun percaya Indonesia adalah negara yang besar sejak awal.
Tapi, posisi Indonesia di dunia itu bergantung siapa yang memimpinnya.
Jika seorang pemimpin tidak bisa mengemban tugas selama dua kali, kata Cak Nun, sebaiknya tak berlanjut memimpin untuk ketiga kalinya.
Cak Nun membuka pengantar dengan memberi contoh cerita Candi Borobudur sebagai jejak kebesaran Indonesia.
Menurutnya, candi yang berlokasi di Jawa Tengah itu ada bertepatan dengan nabi Muhammad lahir.
"Anda tahu Candi Borobudur didirikan abad ke berapa? pada abad bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Abad enam menuju tujuh," kata Cak Nun.
"Di puncak Borobudur yang melambangkan level kehidupan nilai manusia itu ada antena namanya cakra. Cakra itu antena untuk menyerap rezeki Allah, alam semesta dan langit. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi, itu antenanya di Indonesia," tambahnya.
Dengan jejak kebesaran itu, ia mulai mempertanyakan masalah mengapa Indonesia tidak menjadi negara terkuat.
Ia pun menyimpulkan, titik permasalahannya ada pada kepemimpinan nasional.
"Jadi kalau Indonesia tidak menjadi negara super power, maka pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional," tutur dia.
Ia pun menyarankan agar masyarakat lebih cermat dalam menentukan pemimpin nasional.
Ia menyebut, pemimpin seharusnya memiliki kecerdasan ketuhanan dan keduniaan.
"Oke? maka mulai dari sekarang mulai besok kalian harus cerdas milih pemimpin kalian," ujar dia.
"Kalau enggak bisa dua kali, jangan tiga kali," lanjut Cak Nun.
Cak Nun diundang langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk buka puasa bersama di markas partai berlambang banteng itu.
Selain buka bersama, Cak Nun juga turut salat taraweh dan memberikan ceramah.
Dalam acara itu, turut hadir pula elite partai seperti Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. [Democrazy/cnn]
