DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen Rismansah menilai, pernyataan presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait jabatan 3 periode atau perpanjang masa jabatan belum bisa diyakini sepenuhnya.
Sebab, presiden Jokowi dianggap kerap kali berbohong dengan ucapannya.
"Belum bisa (diterima), kami terlalu banyak ditipu kami terlalu banyak dibohongi mulai dari RUU KPK RUU Cipta Kerja terus RUU MK terus RUU Minerba dan sebagainya. Masyarakat sipil terlalu banyak dikecewakan dan dibohongi sehingga kami tidak percaya," kata dia Delpedro di kawasan Harmoni, Jakarta Jumat 1 April 2022 kemarin.
Delpedro menilai ucapan Jokowi yang mengaku taat konstitusi, merupakan pernyataan yang tidak tegas. Kata dia, harusnya Jokowi tegas sebut menolak 3 periode atau perpanjang masa jabatan.
"Dia kan cuma bilang akan taat kepada konstitusi, tapi jika masyarakat menghendaki mau gimana. Kalau dia menolak, katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," katanya.
Delpedro juga meminta Jokowi tertibkan pola komunikasi para Menterinya yang nasih ngotot tunda pemilu.
"Presiden dan segera menertibkan pola komunikasi kabinetnya. Juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan," katanya.
"Jadi kan artinya belum clear belum selesai, di antara kabinetnya sendiri pun belum satu komunikasi. Jadi kami indikasikan itu belum sikap penolakan. Itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi," Imbuhnya.
Mahasiswa dari sejumlah Universitas di Jakarta pada Jumat kemarin menggelar demonstrasi penolakan jabatan 3 periode dan penundaan pemilu. Mereka melakukan orasi di kawasan Harmoni.
Hingga pada pukul 17.51 WIB. Mereka membubarkan diri ke arah Jalan Gajah Mada.
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa menyampaikan dua tuntutan, yakni penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali bicara soal isu penundaan pemilu dan jabatan 3 periode. Jokowi menilai, wacana itu adalah keinginan masyarakat.
"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," ujar Presiden Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 30 Maret 2022.
Namun demikian, mantan Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa konstitusi sudah mengatur masa jabatan presiden.
"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi meminta semua pihak agar patuh pada konstitusi.
"Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja," ucapnya. [Democrazy/FIN]
