-->

Breaking

logo

10 April 2022

Bantah Retas Medsos BEM SI, Menkominfo: Kenapa Setiap Ada Demo Pemerintah Selalu Dituduh?

Bantah Retas Medsos BEM SI, Menkominfo: Kenapa Setiap Ada Demo Pemerintah Selalu Dituduh?

Bantah Retas Medsos BEM SI, Menkominfo: Kenapa Setiap Ada Demo Pemerintah Selalu Dituduh?

DEMOCRAZY.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate menegaskan, peretasan yang dialami Instagram maupun Whatsapp milik Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin HSN DM jelang demo 11 April 2022 bukan tindakan pemerintah.


"Pemerintah tak pernah melakukan peretasan, enggak ada tuh peretasan," ucap Johnny G Plate kepada wartawan, Minggu, 10 April.


Johnny tidak menampik pemerintah selalu dituding jadi dalang dibalik peretasan tiap kali ada unjuk rasa. 


Padahal, yang benar adalah pemerintah bertugas menjaga agar masyarakat terhindar dari serangan siber. 


Dia mengingatkan serangan siber dialami semua orang hampir setiap detik.


Maka dari itu, user atau pengguna diharapkan meningkatkan keamanan supaya terhindar dari peretasan. 


Jhonny menyebut, ia sendiri berkomitmen pada kebebasan pers dan ekspresi berendapat.


"Yang memudahkan tiap kali ada serangan-serangan itu, dituduh pemerintah. Apalagi agenda-agenda atau event-event seperti ini," ujarnya.


Lebih lanjut, dia minta masyarakat waspada terhadap bahaya post truth jelang aksi unjuk rasa pada 11 April 2022. 


Dirinya menerangkan, post truth adalah kebohongan yang disebarkan secara berulang-ulang seolah-olah dianggap benar. 


Untuk itu, masyarakat diharap bijak dalam menerima setiap informasi yang beredar di media sosial.


"Kita jaga sama-sama yah. Itu Sekali lagi saya sampaikan ini dengan harapan jangan sampai ada itu yang disebut dengan post truth, post truth-nya itu hoaks yang disebarkan berulang-ulang kali yang bisa dianggap sbagai kebenaran," katanya.


Lebih lanjut dia mengatakan, tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai amanat undang-undang membersihkan pesan-pesan hoaks yang masuk ke dalam ruang-ruang digital.


Johnny juga mengingatkan, kebebasan berkespresi haruslah sejalan dengan undang-undang. 


Karena itu, dia memastikan pihaknya tidak bakal berhenti melakukan patroli siber guna menghalau hoaks.


"Patroli siber kan 7 kali 24 jam 365 hari setahun, patroli siber itu nonstop memang harus kalau tidak ruang siber kita hancur lah," ucapnya menyudahi. [Democrazy/voi]