DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Gerakan bawah tanah tiga periode untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai telah melumpuhkan kinerja pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan Jokowi sebaliknya malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan tiga periode.
Padahal harga pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging naik, gula pasir naik dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19,” kata Achmad Nur Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia dalam keterangannya, Senin (04/4/2022).
Menurut dia, semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan yang kini dilalaikan oleh pemerintah.
Kenaikan harga, lanjutnya, disikapi dengan tidak kompeten.
Pemerintah pun belum serius menciptakan pekerjaan kepada rakyatnya.
“Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas kementerian seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi, Menteri Perdagangan dan Menteri Komunikasi Informatika yang hadir memberikan dukungan tiga periode di sela-sela tugas pemerintahannya,” ungkap Matnur, sapaan akrab Achmad Nur Hidayat.
Matnur mengatakan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2022 beberapa waktu lalu, yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta Mendagri Tito Karnavian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya yang mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propaganda anti konstitusi dengan meminta perpanjangan tiga periode.
“Kemungkinan acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya Presiden. Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini,” ujar Matnur.
Partai Gelora, kata dia, menegaskan bahwa gerakan bawah tanah tiga periode tersebut sangat berbahaya.
Karena itu, Presiden Jokowi dan para pembantunya dinilai salah arah.
Karena telah memunculkan sekelompok elite pemerintahan yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintahan jokowi berkuasa selama tiga periode
“Bila propaganda tiga periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan,” tegas Matnur. [Democrazy/sid]
