DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di Istana Negara Jakarta untuk menuntut sikap tegas Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pada Senin (11/4) mendatang.
"Kalau dari kita sebagaimana aksi tanggal 11 esok lanjutan aksi di 28 Maret lalu. Tuntutannya mendesak Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap wacana tiga periode dan penundaan pemilu," kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, Rabu (6/4).
Tak hanya BEM SI, Kaharuddin mengatakan aksi itu turut digelar bersama Aliansi BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan aliansi BEM kampus yang ada di seluruh Indonesia.
Kaharuddin menjelaskan bahwa BEM SI telah melayangkan 6 tuntutan kepada pemerintah pada aksi yang digelar 28 Maret 2022 lalu.
Untuk menjawab tuntutan itu, BEM SI sudah memberi pemerintah tenggat waktu hingga 11 April.
Keenam tuntutan BEM SI itu yakni pertama meminta Jokowi bersikap tegas soal wacana penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Menurut mereka wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
BEM SI juga menuntut Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN.
Tuntutan ketiga, BEM SI mendesak jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Sementara tuntutan keempat, BEM SI mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima, BEM SI mendesak untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
Terakhir, menuntut Jokowi untuk berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
"Untuk aksi tanggal 11 bagaimana Jokowi bisa turun menjumpai kami massa aksinya menjawab tuntutan kami. Jika Jokowi tak ada ya kami akan tunggu Jokowi sampai menemui kami," ucap dia.
Seperti diketahui, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini telah menyinggung bahwa Jokowi telah bersikap dan menyatakan akan taat konstitusi soal wacana 3 periode.
Menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan Jokowi tak perlu lagi dikembangkan.
"Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat," ujar Faldo.
Jokowi juga telah memerintahkan jajarannya untuk berhenti berbicara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih," kata Jokowi, Rabu (6/4). [Democrazy/cnn]
