DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menko Polhukam Mahfud Md mengkhawatirkan 2 hal ini terjadi pada 2024.
Dua hal dikhawatirkan Mahfud terjadi di 2024, yaitu polarisasi ideologi dan korupsi.
Kekhawatiran itu disampaikan Mahfud saat menjadi narasumber dalam acara Adu Perspektif, yang disiarkan oleh detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (20/4/2022).
Mulanya, Mahfud bicara mengenai pengeroyokan Ade Armando di lokasi demo 11 April.
Menurutnya, pengeroyokan Ade Armando buntut polarisasi ideologi.
"Ade Armando yang menjadi korban keberingasan di tempat terbuka yang mengatasnamakan demo atau menumpang di demo. Saya tahu itu bukan mahasiswa dan yang sudah ditangkap itu kan semua bukan mahasiswa. Itu memang penyusup dan dari kelompok-kelompok yang memang orang keras kalau dilihat latar belakang ya," ujar Mahfud.
Mahfud mengaku khawatir peristiwa serupa terjadi pada 2024.
Diketahui, 2024 merupakan tahun politik di mana akan diselenggarakan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
"Tahun 2024 saya agak risau, (secara) pribadi. Itu siapa ya yang bisa menyelesaikan kasus ini? Soalnya kan Ini masalah ideologis, polarisasi yang tajam masalah," kata Mahfud.
"Ini perlu orang kuat yang bisa menyatukan, bisa diterima dua-duanya (kelompok), punya wawasan dua-duanya, untuk bisa menyatukan," lanjut Mahfud.
Kemudian, Mahfud melihat pengeroyokan Ade Armando menunjukkan polarisasi ideologi yang tajam.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai ada masalah dalam cara meletakkan agama dengan negara.
"Ideologis polarisasi yang begitu tajam. Bagaimana cara meletakkan agama dengan negara itu kan itu masalahnya," sebutnya.
Mahfud juga khawatir terkait persoalan korupsi di 2024.
Ia menyebut korupsi di Tanah Air sudah tidak terkendali.
"Yang kedua masalah korupsi. Itu perlu orang kuat. Kan ini korupsinya sudah tidak terkendali dan mau menyalakan di mana. Wong di setiap sektor, pengadilan begitu, parlemennya begitu, birokrasi pemerintahan begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu," papar Mahfud.
"Kedua hal ini membahayakan bangsa dan negara," sambung dia. [Democrazy/detik]
