-->

Breaking

logo

30 Maret 2022

Soal Anggaran Gorden DPR Rp48 M, Pakar Komunikasi Politik: Apakah Itu Meningkatkan Kinerja Mereka?

Soal Anggaran Gorden DPR Rp48 M, Pakar Komunikasi Politik: Apakah Itu Meningkatkan Kinerja Mereka?

Soal Anggaran Gorden DPR Rp48 M, Pakar Komunikasi Politik: Apakah Itu Meningkatkan Kinerja Mereka?

DEMOCRAZY.ID - Rencana pengadaan gorden yang menganggarkan Rp48,7 miliar untuk 505 unit rumah dinas jabatan anggota DPR menuai kontroversi.


Anggaran tersebut mematok harga satu set gorden untuk satu rumah dinas senilai Rp80 juta di luar pajak atau Rp90 juta dengan pajak.


Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyebutkan, pengadaan gorden ini dilakukan karena permintaan anggota dewan sendiri. Sebab, sudah 13 tahun gorden di rumah dinas tidak diganti.


“Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya," ujar Indra.


Selain anggaran gorden, anggaran pengaspalan di Kompleks Parlemen yang mencapai Rp11 miliar juga memunculkan pro dan kontra.


Publik menilai, anggaran tersebut terlalu fantastis dan tidak pada waktunya, mengingat masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan kelangkaan bahan pangan.


Menanggapi hal tersebut, pakar komunikasi politik, Lely Arrianie memberikan pandangannya dari kacamata komunikasi politik serta bagaimana dampaknya bagi para dewan itu sendiri.


Menurutnya, fenomena anggaran gorden dan aspal ini memunculkan pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja DPR.


“Pertanyaanya, apakah gorden-menggorden, aspal-mengaspal ini akan bisa meningkatkan kinerja mereka. Apakah itu akan semakin mendekatkan mereka kepada rakyat?” kata Lely dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (30/3/2022).


Lely mengatakan, sikap DPR ini dapat membuat jurang komunikasi dengan rakyat semakin jauh. 


Sebab, publik akan beranggapan, para anggota dewan tidak menyadari situasi masyarakat yang berada dalam kesulitan besar.


Terlebih, saat ini pembicaraan soal Pemilu 2024 mulai menghangat dan DPR butuh citra yang baik dengan tidak melebarkan jarak komunikasi dengan rakyat.


“Apalagi sekarang situasinya menjelang (Pemilu) 2024, anggota DPR itu kan juga perlu menjaga citranya. Citra tentang kedekatan mereka (dengan rakyat), mereka ingin berjuang kembali di 2024,” jelas Lely.


Hal ini seharusnya menjadi perhatian para politisi yang berada di kursi DPR, terlebih mereka yang akan kembali maju di perhelatan 2024 mendatang.


“Jadi jarak komunikasi antara rakyat dengan politisi yang sudah menempatkan mereka sebagai wakilnya di DPR itu perlu dipertimbangkan,” tukasnya. [Democrazy/ktv]