DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengumuman mafia minyak goreng hingga saat ini masih simpang siur. Padahal, sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dengan sangat berapi-api mengatakan ada dugaan mafia minyak goreng di tiga wilayah dan seharusnya diumumkan pada Senin lalu.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto pun menagih janji Mendag Lutfi yang akan mengumumkan nama pengusaha minyak goreng nakal tersebut.
Ia minta Mendag konsekuen dengan semua pernyataan yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Mulyanto mengatakan jangan sampai semua ucapan Mendag Lutfi sekadar gaya-gayaan agar terkesan serius menangani masalah minyak goreng.
Karena faktanya hingga hari ini harga minyak goreng masih tinggi.
"Mendag jangan berkelit dengan yang pernah diucapkan. Jangan bisanya kasih tebakan-tebakan dengan emak-emak, pilih mana minyak murah tapi kosong atau minyak mahal tapi banyak," katanya kepada wartawan, Rabu, 23 Maret.
Menurut Mulyanto, pertanyaan Mendag Lutfi mengenai minyak goreng tersebut menjadi pilihan yang sulit untuk emak-emak.
"Mereka pasti jawabnya mesem-mesem aja. Sebab dua-duanya adalah pilihan yang tidak mereka sukai," tuturnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan jika hanya sekadar memberi tebak-tebakan seperti itu emak-emak pun bisa mengembalikan pertanyaan kepada Mendag Lutfi mengenai langka dan mahalnya minyak goreng.
"Kalau begitu emak-emak juga bisa ngajak tebakan untuk Pak Mendag, pilih mana minyak langka Pak Mendag mundur atau minyak mahal Pak Mendag berhenti?," sindir Mulyanto.
Mulyanto menambahkan sekarang ini masyarakat sedang menunggu penataan minyak goreng curah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia pun mengingatkan jangan sampai minyak goreng jenis ini juga langka karena tersedot ke industri atau diolah lagi jadi minyak goreng kemasan.
"Janji Mendag, dalam waktu seminggu, penataan niaga migor curah ini sudah beres. Termasuk juga janji Ramadhan barang-barang kebutuhan pokok akan terkendali," ucapnya.
Mulyanto pun minta Mendag Lutfi benar-benar menepati janjinya. Jangan sekadar omong kosong yang gak berarti apa-apa.
Sekiranya Mendag menemukan masalah dalam proses penataan tata niaga migor ini harusnya ia menyampaikan ke presiden dan DPR. Agar presiden dan DPR dapat mengambil keputusan.
"Mendag jangan diam dan sekadar pura-pura kerja. Kalau tidak mampu selesaikan masalah ini sebaiknya Mendag mundur," tegas Mulyanto. [Democrazy/voi]
