DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini menuai kontroversi karena klaim memiliki big data yang menunjukkan masyarakat ingin penundaan Pemilu 2024 dilakukan.
Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menepis klaim Luhut yang mengaku punya big data bahwa masyarakat ingin penundaan Pemilu 2024.
Rocky Gerung menyebut klaim Luhut merupakan bahaya tersendiri karena tidak bersikap awas terhadap pikiran yang dipeliharanya.
"Itu bahayanya kalau Pak Luhut tidak 'awas' dengan pikiran yang dia pelihara itu. Kalau saja bilang masyarakat bikin survei lalu menemukan 'Ya memang diperlukan perpanjangan kekuasaan' itu nggak ada soal," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 12 Maret 2022.
Rocky Gerung mengungkapkan, big data tidak sepantasnya disalahgunakan tokoh politik atau pejabat negara untuk memprovokasi masyarakat demi mendukung penundaan Pemilu 2024.
Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, big data yang digunakan untuk memprovokasi masyarakat demi terwujudnya penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk makar terhadap konstitusi.
Dia menyebut hal tersebut sebagai makar karena pejabat negara telah merencanakan perubahan konstelasi politik di Indonesia dengan cara-cara yang tidak konstitusional, termasuk memprovokasi masyarakat untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.
"Tetapi kalau tokoh politik atau bahkan pejabat negara mengandalkan big data lalu mulai memprovokasi agar penundaan pemilu itu bisa dilakukan, itu namanya makar karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah konstelasi politik melalui hal yang tidak konstitusional," ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengingatkan kembali bahwa amandemen UUD 1945 sejatinya hanya boleh dilakukan untuk kepentingan masa depan.
Sebaliknya kata dia, klaim Luhut dengan big data yang disebutnya menunjukkan mayoritas masyarakat ingin penundaan Pemilu 2024 merupakan gambaran dari kepentingan hari ini.
"Persoalan perubahan UUD segala macem itu udah dipastikan sebagai hal yang boleh dilakukan untuk kepentingan masa depan, bukan untuk kepentingan hari ini. Pak Luhut adalah bagian dari the existing power, kepentingan hari ini," katanya.
Filsuf kelahiran Manado itu juga menyimpulkan, Luhut telah memimpin makar bersama sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah untuk memuluskan penundaan Pemilu 2024.
"Jadi bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebetulnya sedang memimpin makar bersama-sama dengan partai-partai, ini bahayanya tuh kalau pejabat publik tidak paham tentang basis berpikir konstitusional," ujar dia.
Rocky Gerung juga menegaskan bahwa teori perpanjangan kekuasaan masih belum akan berhenti sepanjang tidak ada ketegasan sikap dari Presiden Jokowi.
Menurutnya, teori perpanjangan kekuasaan akan terus bergulir karena kekuasaan Presiden Jokowi dan jajarannya termasuk Luhut sudah tak lagi memiliki legitimasi.
Terlebih kata dia, saat ini banyak partai politik pendukung pemerintah mulai saling curiga satu sama lain karena kepentingannya masing-masing untuk pemilu yang akan datang.
"Jadi sekali lagi, jangan dianggap bahwa teori ini udah berhenti. Teori perpanjangan ini justru masih akan berlanjut karena kekuasaan itu tidak lagi punya legitimasi. Partai-partai mulai saling curiga mana kawan mana lawan," tuturnya. [Democrazy/kabes]
