-->

Breaking

logo

13 Maret 2022

Sekjen PENA 98 Kritik Luhut: Rakyat Tidak Bisa Diklaim Semena-mena!

Sekjen PENA 98 Kritik Luhut: Rakyat Tidak Bisa Diklaim Semena-mena!

Sekjen PENA 98 Kritik Luhut: Rakyat Tidak Bisa Diklaim Semena-mena!

DEMOCRAZY.ID - Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu, mengatakan bahwa rakyat tidak bisa diklaim secara semena-mena di tengah polemik wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


Pernyataan itu disampaikan Adian merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.


Menurutnya, analisis big data tersebut tidak dipaparkan secara ilmiah dengan alat ukur yang jelas. 


Dia bilang, analisis yang juga pernah dipaparkan (Ketua Umum PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, itu seharusnya menjelaskan tentang metodologi, waktu pelaksanaan, hingga margin of error.


"Kenapa paparan tersebut penting? Karena rakyat tidak bisa diklaim semena mena, seolah semua atas kehendak rakyat," ucap Adian dalam keterangannya yang diterima, Minggu (13/3).


Lebih lanjut, Adian menyoroti hasil analisis big data yang berbanding terbalik dengan hasil yang dirilis lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.


Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, hasil lembaga survei, salah satunya LSI Denny JA menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan hanya 20,3 persen yang mendukungnya.


Ia pun mempertanyakan, apakah hal tersebut terjadi karena analisis big data yang dipaparkan Luhut dan Cak Imin mengandung kepentingan politik.


"Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena persentase survei dipaparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen dan pasti juga sarat kepentingan politik," katanya.


Atas dasar itu, Adian berkata, semestinya semua pihak dapat mengetahui mana data yang bisa dipercaya, antara hasil survei dan analisis big data yang digunakan elite partai politik atau pejabat. [Democrazy/cnn]