DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo dianggap salah dalam memilih pembantunya di kabinet, dalam hal ini memilih Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag).
Posisi Mendag seharusnya diduduki oleh orang-orang yang pernah merasakan hidup miskin agar paham penderitaan masyarakat miskin.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Mendag Lutfi dianggap kebingungan dan nampak kurang ahli dalam penanganan masalah di lapangan, dalam hal ini mengendalikan minyak goreng.
"Tentu ini harus menjadi perhatian serius Presiden, karena kita tau Menteri adalah pembantu Presiden, maka sesungguhnya kelangkaan yang terjadi sama halnya menampar Presiden," ujar Saiful, Jumat (18/3).
Karena menurut Saiful, Mendag seharusnya ahli dan sudah memikirkan matang-matang terkait kebijakan yang akan dikeluarkan.
Karena, nampak kebijakan minyak goreng dilakukan secata coba-coba yang mengakibatkan rakyat sengsara dalam beberapa kurun waktu belakangan ini.
"Publik dapat menilai bahwa Jokowi salah pilih Mendag, terbukti dalam beberapa hari ini dengan adanya kebijakan coba-coba rakyat mengeluhkan harga-harga kebutuhan pokok, belum lagi banyaknya penipuan berkedok bisnis yang menmbah kesengsaraan rakyat," kata Saiful.
Apalagi kata Saiful, Mendag juga kalah dengan mafia. Padahal, instrumen untuk memberantas para mafia sudah sangat komplit.
Tetapi Mendag seperti tidak berdaya berhadapan dengan mafia.
"Terbukti hal tersebut pada saat harga HET dicabut, maka minyak goreng tidak lagi langka dan tersedia di supermarket dan pasar-pasar tradisional, ini kan mirip mengatur rakyat seperti dagelan, tidak tau masalah dan kebijakan yang amburadul," terang Saiful.
Menurut Saiful, Mendag Lutfi tidak mengerti penderitaan rakyat miskin sehingga kebijakan yang dikeluarkan cenderung berubah-ubah dan menyengsarakan rakyat.
"Sekali-kali Mendag harus dipilih dari mereka yang pernah miskin, sehingga ia tahu pahit getirnya merasakan kemiskinan, sehingga kebijakannya sangat pro terhadap masyarakat miskin," pungkas Saiful. [Democrazy/rmol]
