-->

Breaking

logo

19 Maret 2022

Rencana Amandemen UUD 1945 Diduga Akan Dimanfaatkan 'Penumpang Gelap', Rocky Gerung: Sosoknya Pegang Big Data

Rencana Amandemen UUD 1945 Diduga Akan Dimanfaatkan 'Penumpang Gelap', Rocky Gerung: Sosoknya Pegang Big Data

Rencana Amandemen UUD 1945 Diduga Akan Dimanfaatkan 'Penumpang Gelap', Rocky Gerung: Sosoknya Pegang Big Data

DEMOCRAZY.ID - Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode masih menjadi polemik di masyarakat.


Tak terkecuali dari PDIP sebagai partai pengusung Jokowi sejak pemilihan umum periode pertama 2014 lalu, yang menyatakan mencabut dukungannya terkait rencana amandemen tersebut karena dicurigai akan dimanfaatkan oleh penumpang gelap.


Pengamat politik Rocky Gerung lantas turut menanggapi hal tersebut, ia bahkan menyebut ciri-ciri dari sosok penumpang gelap yang akan memanfaatkan kondisi tersebut.


"Saya kira memang rumus politiknya begitu, akan ada penumpang gelap," kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official ada Sabtu, 19 Maret 2022.


Mantan dosen Universitas Indonesia itu bahkan menyebut ciri-ciri penumpang gelap, yang akan memanfatkan kondisi tersebut.


"Penumpang gelapnya mereka yang memegang big data, kan begitu logikanya," tutur Rocky.


Rocky menilai sosok pemegang big data tersebut akan merusak tatanan konstitusi Indonesia.


Bahkan sejumlah cara nampaknya masih akan terus dipersiapkan agar perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dapat terlaksana.


"Kita ingin agar politik kita itu betul-betul diasuh secara transparan karena kasak-kusuk untuk tiga periode masih berlangsung," ungkap Rocky.


"Sejumlah siasat masih dipersiapkan, karena cuma itu satu-satunya cara supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertahan supaya tidak ada problem politik maupun pidana," sambungnya.


Sebagaimana diketahui publik, sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024.


Pernyataan tersebut lantas disorot karena banyak masyarakat hingga pengamat yang meragukan big data tersebut.


Di sisi lain, sikap Joko Widodo terkait polemik perpanjangan masa jabatannya sebagai presiden juga dikritisi Rocky Gerung yang dinilai belum tegas menunjukan sikapnya.


Padahal Rocky menilai, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menentang adanya amandemen UUD 1945 ataupun perpanjangan masa jabatan presiden merupakan sindiran keras kepada sosok nomor satu di Indonesia itu.


"Sikap Bu Mega merupakan sikap konstitusional karena berdasarkan konstitusi Bu Mega memberikan sinyal atau bahkan bukan sekadar sinyal, teguran pada pak Jokowi supaya taat pada konstitusi," jelas Rocky. [Democrazy/rep]