DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus menggelinding.
Demikian pula penolakannya juga semakin besar yang disertai dengan banyak alasan.
Namun, di balik dari wacana penundaan pemilu, Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan ada hal yang perlu diketahui oleh Presiden Joko Widodo.
Apa itu? Pangi mengatakan langkah para aktor meminta penundaan pemilu atau menambah masa jabatan presiden telah menampar wajah presiden dan seakan membuat jebakan.
"Bahkan, terkesan ingin menjebak presiden. Saya sebetulnya senang dengan pernyataan tegas dari presiden, waktu itu, klir sikapnya menolak," kata Pangi, Kamis (17/3).
Pria yang juga menjabat sebagai direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting menjelaskan wacana tunda pemilu membahayakan tatanan demokrasi.
Selain itu, juga mengganggu siklus negara demokrasi.
Menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden.
"Jadi, bagaimana mungkin menunda pemilu hanya karena alasan situasi ekonomi dan pandemi dan alasan keberlanjutan ibu kota negara?"
Pangi memastikan bahwa UUD 1945 yang saat ini tidak memungkinkan adanya penundaan Pemilu 2024.
"Saya mencermati, dengan konstitusi UUD 1945 yang ada sekarang, tidak ada ruang untuk agenda menunda pemilu," katanya.
Pangi menegaskan penundaan pemilu sama sekali tidak memiliki dasar konstitusi dan menyalahi aturan main negara demokratis.
Dia juga menyebut penundaan pemilu sebagai aktivitas membajak demokrasi dan mengkhianati konstitusi.
"Kalau wacana ini diteruskan maka Indonesia tidak lagi memenuhi syarat sebagai negara demokratis. Jadi, tolong sudahi pikiran liar yang antidemokrasi. Kehendak rakyat agar kereta demokrasi terus melaju kencang, tidak ada yang bisa menghentikan jalannya trayek kereta pemilu 14 Februari 2024," pungkas Pangi. [Democrazy/jpnn]
