DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim memiliki big data masyarakat yang ingin pemilu ditunda.
Hal itu menjadi ramai diperbincangkan karena dianggap tidak valid.
Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho membongkar klaim big data Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Catur, Luhut Binsar terlihat tidak mengetahui arti dari big data sehingga memicu polemik penundaan Pemilu 2024.
"Ucapan Luhut yang menyampaikan penundaan pemilu dengan alasan big data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya," ucap Catur, Selasa (22/3/2022).
Catur menjelaskan Luhut Binsar Pandjaitan terlihat asal melemparkan isu big data kepada masyarakat.
Padahal, kata dia, data tersebut belum tentu benar karena banyak cacatnya.
"Jangan-jangan beliau juga nggak paham apa yang dimaksud big data itu. Kalau big data hasil dari media sosial, itu belum bisa merepresentasikan suara rakyat Indonesia," jelasnya.
Menurut dia, pergerakan media sosial bisa dimanipulasi karena terdapat akun-akun bodong yang bisa mengisi survei tersebut.
Oleh karena itu, dia menduga alasan Luhut Binsar Pandjaitan tidak mau membongkar big data, karena memang tidak mengetahui apa artinya.
"Jadi, banyak akun fake dan akun bot yang digunakan sebagai alat propaganda di dunia siber oleh para buzzer," imbuhnya. [Democrazy/genpi]
