-->

Breaking

logo

13 Maret 2022

Pakar: Luhut Jelas Lakukan 'Manipulasi Informasi' Soal Big Data Tunda Pemilu 2024

Pakar: Luhut Jelas Lakukan 'Manipulasi Informasi' Soal Big Data Tunda Pemilu 2024

Pakar: Luhut Jelas Lakukan 'Manipulasi Informasi' Soal Big Data Tunda Pemilu 2024

DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menganggap, klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang menyebut ada big data tentang 110 juta warga mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda adalah bentuk manipulasi informasi.


"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana," kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Ahad, 13 Maret 2022.


Dia menilai, klaim Luhut tersebut menunjukkan betapa sistematisnya isu penundaan Pemilu 2024 ini digulirkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pemerintah. 


Padahal, ditegaskannya, tidak ada satu survei pun yang menyebutkan penundaan Pemilu 2024 disuarakan rakyat.


"Konteksnya begini, kalau kita cek lebih detail perkembangan terakhir, ini kan dilakukan secara sistematis, mulai dari suara menteri, kemudian sekarang Ketum Parpol, sekarang ormas (NU). Ini tiga elemen yang sangat luar biasa," tuturnya.


Dia pun menduga, isu tersebut terus digulirkan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintah semata untuk memuluskan proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 


Sebab, kata Umam, statemen Luhut soal big data ini serupa klaimnya tentang investasi Softbank terhadap IKN.


Softbank, kata Umam, adalah pihak yang selama ini diklaim luhut akan memberikan investasi sekitar US$100 miliar atau Rp1.400 triliun untuk proyek IKN. 


Namun, kemudian, klaim rencana investasi itu dicabut sendiri karena Softbank telah menyatakan mundur.


"Kalau kemudian ini dicerna lebih detail maka sebenarnya yang diperjuangkan oleh operasi politik ini kepentingan korporasi, kalkulasi bisnis politik, perselingkuhan politik dan kekuasaan yang memang sengaja dilakukan," tegas dia.


Penggunaan isu ini untuk kepentingan IKN, menurut Umam, akibat cara pandang pemerintah yang menganggap bisnis atau investasi itu membutuhkan kepastian. 


Lalu, kepastian itu diterjemahkan mereka sebagai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


Oleh sebab itu, dia menekankan, ketika wacana penundaan Pemilu 2024 yang sebelumnya disebut-sebut atas restu presiden tidak mendapatkan dukungan politik dan tidak mendapatkan justifikasi dari suara masyarakat yang terlihat dari survei, maka mereka menggunakan narasi big data. [Democrazy/tempo]